Ridwan Kamil Sebut Pembubaran Perpus Jalanan Miskomunikasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebut pembubaran Perpustakaan Jalanan yang dilakukan Kodam III Siliwangi pekan lalu terjadi karena miskomunikasi. Ia menyatakan hal tersebut setelah berkoordinasi dengan otoritas TNI setempat.

Melalui akun Twitter resminya, Ridwan berkata, Kodam Siliwangi kala itu sedang menertibkan kelompok pemotor yang beraktivitas di atas pukul 23.00 WIB di sekitar Taman Cikapayung, Dago.

Komunitas pegiat literasi kolektif Perpustakaan Jalanan yang berada pada lokasi itu pun, kata Ridwan, turut ditertibkan personel Kodam.

"Sehingga diduga terjadi miskomunikasi, komunitas perpustakaan jalanan ikut terbubarkan," ucap Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).

Ridwan menuturkan, Kodam Siliwangi memang membantu kepolisian melaksanakan operasi keamanan, termasuk memberantas geng motor di Jawa Barat dan Banten.

Hasilnya, ujar Ridwan, tingkat kejahatan geng motor di dua provinsi tersebut menurun drastis.

Lihat juga: Kodam Siliwangi Bubarkan Perpustakaan Jalanan di Bandung

Lebih dari itu, Ridwan juga membantah pemerintahannya menerapkan jam malam di Kota Bandung. Tahun 2014, kebijakan itu dikeluarkan kepolisian untuk membatasi kegiatan hiburan malam.

"Artinya tidak ada sedikitpun pembatasan untuk kegiatan positif warga sampai larut malam," kata dia.

Ridwan mempersilakan para pihak untuk menempuh jalur hukum terkait pembubaran sepihak tersebut. Ia mengklaim, Pemkot Bandung menjunjung tinggi HAM dan mendukung hak demokrasi warga.

Lihat juga: Perpus Jalanan Dibubarkan, Polda Tak Larang Aktivitas Malam

Melanggar kewenangan

Direktur Imparsial Al Araf menyatakan Kodam Siliwangi telah bertindak di luar tugas dan fungsi militer yang diatur UU 34/2004 tentang TNI.

"Penanggulangan geng motor termasuk dalam urusan keamanan dalam negeri dan merupakan tugas Polri, bukan TNI," ucapnya.

Al Araf berkata, Kodam Siliwangi tidak dapat berdalih menjalankan tugas perbantuan pada pembubaran Perpustakaan Jalanan. Tugas tersebut baru dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara.

"Kepala daerah dan pimpinan satuan Polri tidak bpleh menarik TNI untuk terlibat dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri," ujarnya.

Lihat juga: TNI AD: Kami Tak Mungkin Kembali ke Orde Baru

(abm/gil)