Pengacara Penyuap Oknum Pajak Sebut Kliennya Korban Pemerasan

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Jumat, 25/11/2016 12:32 WIB
Pengacara Penyuap Oknum Pajak Sebut Kliennya Korban Pemerasan Dirut PT E.K Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair menjadi tersangka karena diduga menyuap pegawai Ditjen Pajak sebesar Rp1,9 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair, Tommy Singh, menyatakan kliennya merupakan korban pemerasan oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia meyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus dugaan suap pemutihan pajak PT E.K sebesar Rp78 miliar.

"Klien kami bukan pelaku. Dalam hal ini, klien kami adalah korban pemerasan," ujar Tommy di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (25/11).

Tommy mengatakan, ketika hendak mengikuti program pengampunan pajak, permohonan keikutsertaan Rajesh ditolak sebelum proses pengajuan resmi dilakukan.


Menurut Tommy, yang menolak permohonan Rajesh bukan Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukun DJP, Handang Soekarno, melainkan pejabat lain yang memiliki pangkat setingkat Handang.

"Sebelum mengajukan pengampunan pajak, sudah disampaikan 'Kami akan tolak tax amnesty Bapak'. Nah itu sudah ada oknumnya, bukan HS. Ada beberapa orang lain," ujar Tommy.
Lebih lanjut, Tommy menyatakan, pihaknya akan menyambangi Kementerian Keuangan untuk menjelaskan duduk permasalahan yang menjerat kliennya. Ia berkata, PT E.K selaku perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) merasa dirugikan akibat ulah oknum pajak tersebut.

"Kami akan segera bertemu dengan tim reformasi pajak yang dibentuk Ibu Sri Mulyani. PT E.K perusahaan PMA yang berusaha di Indonesia tapi menghadapi kesulitan-kesulitan," ujar Tommy.

Tunggakan Pajak

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan, suap yang dilakukan Rajesh terhadap Handang terkait dengan tunggakan pajak PT E.K tahun 2014 hingga tahun 2015.

Ia mengatakan terdapat dua komponen dalam pajak tersebut, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan bunga yang dikenakan dari PPN PT E.K.

"Ada komponen bunga dari keterlambatan pembayaran pajak. Jadi total tunggakannya Rp78 miliar," ujar Priharsa, kemarin.
Priharsa mengklaim, sampai saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan penyidikan terhadap kasus tersebut. KPK juga akan memanggil Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mendalami mekanisme kerja DJP.

KPK meringkus Handang dan Rajesh dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, Senin lalu. Dalam penindakan itu, KPK menyita uang suap untuk Handang sebesar Rp1,9 miliar. Jumlah itu baru sebagian dari total Rp6 miliar yang dijanjikan oleh Rajesh.
Berdasarkan hasil penyelidikan, suap ditujukan agar Handang menghapus kewajiban pajak PT E.K sebesar Rp78 miliar.

Atas tindakannya, selaku penerima suap, Handang disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Sementara itu, selaku penyuap, Rajesh disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
(abm)