Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah uang yang nilainya cukup signifikan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Uang tersebut diduga merupakan suap dalam proyek pengadaaan di Bakamla.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, sampai saat ini penyidik KPK masih menghitung jumlah uang yang disita dalam OTT tersebut. Namun, ia enggan memastikan besaran jumlah uang yang disita dalam OTT tersebut.
"(Uang yang disita KPK dari OTT) nilainya cukup signifikan," ujar Febri di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (14/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Febri menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara, suap terkait proyek pengadaan yang ada di sektor kelauatan. Proyek itu, kata dia, saat ini masih dalam proses pengerjaan. Namun, ia kembali berkomentar ketika disinggung soal dugaan suap proyek Satelit Monitoring di Bakamla.
"Perkaranya terkait dengan pengadaan yang proses implementasinya sedang berjalan saat ini di salah satu institusi di sektor kelautan," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang diimpun CNN Indonesia.com, suap diduga terkait dengan paket proyek Pengadaan Monitoring Satelit Bakamla tahun 2016. Ada lima unit satelit yang sedianya ditempatkan di lima lokasi dalam proyek tersebut, yaitu di Tarakan, Ambon, Kupang, Semarang, dan Jakarta.
Dalam pengumuman lelang, nilai pagu proyek tersebut sebesar Rp402,71 miliar. Besaran dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2016.
Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan empat orang di dua lokasi yang berbeda. Salah satunya di sebuah kantor institusi pemerintah yang diduga di Kantor Bakamla. Keempat orang itu terdiri dari satu penyelenggara negara yang diduga Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla Eko Susilo Hadi selaku penerima suap dan tiga orang swasta terduga pemberi.
Lebih lanjut, Febri berkata, saat ini penyidik KPK tengah memeriksa intensif keempat orang tersebut. Ia berkata, KPK akan menyampaikan informasi resmi terkait OTT tersebut esok siang.
"Kami masih punya 1x24 jam. Rincian tidak bisa kami sampaikan," ujarnya.
Terpisah, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Ari Soedewo membenarkan penangkapan anak buanya yang bernama Eko Susilo Hadi. Namun, Ari belum mengetahui alasan penangkapan tersebut.
"Yang bersangkutan (ditangkap) menjabat Deputi Inhuker, 7 bulan lalu ia menjabat Plt Sekretaris Utama Bakamla," kata Ari saat jumpa pers di kantor Bakamla, Jakarta, Rabu (14/12).
Ari berkata, Eko sedang mengurus proyek keamanan maritim. Tahun ini, Eko dipercaya mengelola anggaran Rp400 miliar untuk pengadaan tiga item barang terkait pembangunan backbone itu. Namun Ari tidak bisa menyimpulkan apakah penangkapan Eko terkait dengan proyek tersebut.
(pmg/pmg)