Mendagri Sudah Teken MoU Soal Kartin1
CNN Indonesia
Rabu, 18 Jan 2017 20:48 WIB
Bandung, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ihwal penggunaan data KTP elektronik (e-KTP) dalam kartu pintar multifungsi bernama Kartu Indonesia 1 (Kartin1).
Tjahjo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilakukan setelah Kemendagri menyepakati kerja sama dengan badan perbankan, asuransi, dan kepolisian. Kerja sama yang telah dijalin berupa penyediaan data e-KTP untuk keperluan badan-badan tersebut.
"Sudah MoU kok Dirjen Pajak dengan kami karena perbankan sudah, asuransi sudah, BPJS sudah, kepolisian sudah," kata Tjahjo di kawasan Bandung, Rabu (18/1).
Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini berusaha menyediakan seluruh informasi kependudukan dalam satu kartu. Tjahjo pun menyambut rencana Dirjen Pajak menerbitkan Kartin1 pertengahan tahun ini.
Kartin1 direncanakan memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), informasi e-KTP, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tak hanya itu, kartu itu juga bisa digunakan sebagai uang elektronik maupun kartu kredit dari bank yang akan bekerjasama dengan Dirjen Pajak.
Salah satu bank yang sudah bersedia digandeng Dirjen Pajak untuk kerjasama adalah PT Bank Mandiri Tbk.
"Nanti kedepannya semua data di satu kartu, buat SIM sama, perbankan, asuransi, BPJS," kata Tjahjo.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin mengatakan, penerbitan Kartin1 dilakukan sebagai strategi DJP untuk meningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, dan akses informasi perpajakan.
Secara terpisah, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak Iwan Djuniardi menambahkan ide Kartin1 berasal dari lomba 'Kalau seandainya saya menjadi Dirjen' yang digelar beberapa waktu lalu.
"Pemenangnya itu mengusulkan agar NPWP multifungsi yang bisa digunakan untuk membayar dan segala macam," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com.
Tjahjo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilakukan setelah Kemendagri menyepakati kerja sama dengan badan perbankan, asuransi, dan kepolisian. Kerja sama yang telah dijalin berupa penyediaan data e-KTP untuk keperluan badan-badan tersebut.
"Sudah MoU kok Dirjen Pajak dengan kami karena perbankan sudah, asuransi sudah, BPJS sudah, kepolisian sudah," kata Tjahjo di kawasan Bandung, Rabu (18/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kartin1 direncanakan memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), informasi e-KTP, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tak hanya itu, kartu itu juga bisa digunakan sebagai uang elektronik maupun kartu kredit dari bank yang akan bekerjasama dengan Dirjen Pajak.
"Nanti kedepannya semua data di satu kartu, buat SIM sama, perbankan, asuransi, BPJS," kata Tjahjo.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin mengatakan, penerbitan Kartin1 dilakukan sebagai strategi DJP untuk meningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, dan akses informasi perpajakan.
Secara terpisah, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Dirjen Pajak Iwan Djuniardi menambahkan ide Kartin1 berasal dari lomba 'Kalau seandainya saya menjadi Dirjen' yang digelar beberapa waktu lalu.
"Pemenangnya itu mengusulkan agar NPWP multifungsi yang bisa digunakan untuk membayar dan segala macam," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK