Indeks Kerawanan Pilkada Tertinggi Ada di Papua Barat

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis peta kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pilkada serentak 2017. Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan paling tinggi.

Pada awal 2017, Bawaslu RI memerintahkan tim pengawas untuk melakukan pemetaan TPS Rawan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 yang diperoleh Bawaslu RI, Papua Barat memiliki IKP sebesar 3,38%, Aceh sebesar 3,33%, dan Banten sebesar 3,15%. Sedangkan untuk DKI Jakarta berada di urutan kelima setelah Sulawesi Barat, dengan IKP sebesar 2,30%.

Lihat juga: Rawan Konflik, 4 Ribu Personel Amankan Pilkada Papua

Terdapat lima aspek penting yang digunakan sebagai indikator penilaian TPS Rawan, yaitu data pemilih, ketersediaan logistik, keterlibatan penyelenggara negara, politik uang, dan prosedur pemilihan.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Daniel Zuchron, mengatakan kelima aspek itu juga digunakan agar pengawas yang diterjukan di TPS memahami persoalan yang terjadi.

"Sederhananya untuk memastikan apakah pengawas yang akan diterjunkan di TPS itu mengerti persoalan," kata Daniel kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).

Daniel menambahkan untuk setiap persoalan yang ditemukan di TPS tidaklah sama. Ada yang hanya ditemukan satu indikator persoalan saja, namun ada pula yang ditemukan kelima-limanya dalam satu TPS.

Lihat juga: Polri: Pilkada DKI Jakarta Daerah Rawan Satu

Dari data itu yang akan digunakan Baswalu untuk menyusun prioritas perecanaan pencengahaan dan meminimalisir pelanggaran di TPS. Daniel mengatakan tidak menutup kemungkinan juga akan melakukan inspeksi mendadak.

"Ada tindak lanjut dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkrit seperti bersama-sama lakukan inspeksi mendadak atau sosialisasi di lingkungannya agar tidak terjadi pembiaran," kata Daniel.

Berbicara dengan politik uang dalam pilkada, Daniel mengimbau agar pasangan calon atau tim sukses tidak lagi menggunakan kampanye politik uang sebagai instrumen untuk pemenangan.

Lihat juga: KontraS Sebut 15 Pilkada Rawan Konflik Minim Perhatian

"Saya mendorong paslon dan tim kampanye bukan lagi orang yang terlibat mengkampanyekan politik uang, tidak lagi menggunakan uang sebagai instrumen pemenangan," kata Daniel dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Senin (30/1).

Apabila masih ada pihak yang terbukti menggunakan kampanye politik uang dalam pilkada ini, Daniel menengaskan akan sangat mungkin dilakukan pembatalan calon.

"Maka hati-hati kepada para pihak, kalau masih berani (menggunakan kampanye politik uang) itu nanti bisa pada pembatalan calon," kata Daniel.

(obs)