Sylviana Pertanyakan Urgensi Demo di Rumah SBY
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 06 Feb 2017 20:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni menyayangkan kejadian unjuk rasa yang dilakukan Jambore Mahasiswa Nasional di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Dia pun mempertanyakan urgensi dari unjuk rasa tersebut.
"Yang saya pertanyakan ini rekayasa atau memang ada yang (mau) dipertanyakan," kata Sylvi saat ditemui di Bidara Cina, Senin (6/2).
Saat ini Sylvi memang memiliki hubungan dengan SBY lantaran dia dipasangankan dengan putra sulung SBY sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi di Pilkada 2017 di DKI Jakarta.
Menurut Sylvi, jika memang ada warga yang ingin menanyakan sesuatu, seharusnya bisa dilakukan dengan lebih sopan tanpa mengganggu kehidupan orang lain.
"Seharusnya kalau ada yang ditanyakan tak perlu mengganggu, kita harus hormati beliau sebagai mantan presiden," ujarnya.
Terkait isu yang mengatakan para pengunjuk rasa diarahkan Istana, Sylvi memilih untuk menghindar dan tidak menjawab. Sylvi
Dia menyatakan masyarakat jangan berburuk sangka atas isu yang belum pasti. Dia hanya menekankan, rumah seorang mantan presiden seharusnya aman dari aksi demonstrasi.
Melalui akun Twitternya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, didatangi ratusan orang.
"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan 'digrudug' ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," kata SBY dalam cuitanya.
Tulisan tersebut diakhiri tanda *SBY* yang berarti Presiden RI keenam itu sendiri yang menulisnya.
Menurut SBY, aksi tersebut tak dibiarkan karena unjuk rasa tidak bisa dilakukan di rumah pribadi. "Kecuali negara sudah berubah, polisi juga tidak memberitahu saya," katanya.
Ini bukan kejadian pertama. SBY mengatakan, kemarin di Kompleks Pramuka Cibubur, ada juga provokasi terhadap mahasiswa untuk menangkapnya.
"Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki?" katanya.
"Saya hanya minta keadilan, soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT," tutur SBY.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta SBY melapor ke polisi apabila terganggu keamanannya. "Oh lapor polisi saja. Polisi yang tangani," kata Wiranto di Istana hari ini.
Wiranto menegaskan, SBY hingga saat ini masih menerima pengamanan Paspampres Grup D yang disediakan pemerintah bagi mantan presiden. Aturan pemberian Paspampres dibentuk di era kepemimpinan SBY.
Hal serupa disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. Ia berpendapat, SBY seharusnya tidak perlu khawatir sebab mendapat pengamanan ekstra dari Paspampres.
"Iya enggak usah dikhawatirkan. Kewajiban negara melindungi mantan Presiden," ucap Teten.
Keengganan serupa disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tanpa berkomentar, ia hanya menyebutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak Wapres, Pak Wapres," tutur Pram sambil berlalu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. (aul/rdk)
"Yang saya pertanyakan ini rekayasa atau memang ada yang (mau) dipertanyakan," kata Sylvi saat ditemui di Bidara Cina, Senin (6/2).
Saat ini Sylvi memang memiliki hubungan dengan SBY lantaran dia dipasangankan dengan putra sulung SBY sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi di Pilkada 2017 di DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya kalau ada yang ditanyakan tak perlu mengganggu, kita harus hormati beliau sebagai mantan presiden," ujarnya.
Dia menyatakan masyarakat jangan berburuk sangka atas isu yang belum pasti. Dia hanya menekankan, rumah seorang mantan presiden seharusnya aman dari aksi demonstrasi.
Melalui akun Twitternya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, didatangi ratusan orang.
"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan 'digrudug' ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," kata SBY dalam cuitanya.
Tulisan tersebut diakhiri tanda *SBY* yang berarti Presiden RI keenam itu sendiri yang menulisnya.
Menurut SBY, aksi tersebut tak dibiarkan karena unjuk rasa tidak bisa dilakukan di rumah pribadi. "Kecuali negara sudah berubah, polisi juga tidak memberitahu saya," katanya.
"Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki?" katanya.
"Saya hanya minta keadilan, soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah SWT," tutur SBY.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta SBY melapor ke polisi apabila terganggu keamanannya. "Oh lapor polisi saja. Polisi yang tangani," kata Wiranto di Istana hari ini.
Wiranto menegaskan, SBY hingga saat ini masih menerima pengamanan Paspampres Grup D yang disediakan pemerintah bagi mantan presiden. Aturan pemberian Paspampres dibentuk di era kepemimpinan SBY.
Hal serupa disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. Ia berpendapat, SBY seharusnya tidak perlu khawatir sebab mendapat pengamanan ekstra dari Paspampres.
"Iya enggak usah dikhawatirkan. Kewajiban negara melindungi mantan Presiden," ucap Teten.
Keengganan serupa disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Tanpa berkomentar, ia hanya menyebutkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak Wapres, Pak Wapres," tutur Pram sambil berlalu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan. (aul/rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK