Dia menyatakan ada sepuluh titik kritis sepanjang 20,1 kilometer yang akan jadi prioritas pembangunan tanggul raksasa dalam waktu dekat. Kajian itu diserahkan pada dua kementerian itu pada Senin lalu.
"Antara lain di Tempat Penangkapan Ikan Kamal Muara, Muara Angke, Pantai Mutiara, Pluit, Muara Baru, Sunda Kelapa, Ancol, Kali Ancol hingga Jalan Lodan, Kali Baru, dan Kali Blencong," kata Soni, sapaan Sumarsono, di Gedung Kemenko Maritim, Senin (27/3).
Lihat juga:Meminjam Isu Reklamasi Demi Pilkada DKI |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Soni melanjutkan, dalam perencanaan tersebut, Pemprov DKI juga diminta untuk memberikan perhatian terhadap integrasi sosial. Terutama kepada nelayan maupun masyarakat yang tinggal di kawasan reklamasi, supaya tidak dirugikan.
Karena pembangunan NCICD sendiri diharapkan bukan hanya jadi projek penanggulangan banjir, namun juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan.
"Pemprov DKI sendiri sudah menyusun kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kami sudah sampaikan kepada Menteri KLHK untuk diverifikasi. Ibu Siti menyanggupi untuk menyampaikan kelengkapan verifikasinya pada 1 April mendatang,” paparnya.
Proyek NCICD juga merupakan kerja sama jangka panjang antara Indonesia dengan pemerintah Belanda yang secara khusus memfokuskan pada pengelolaan air.
Kemudian Tahap B yaitu pembangunan tanggul terluar dan terakhir Tahap C yaitu tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Proyek itu diperkirakan menelan anggaran hingga Rp500 triliun dan akan selesai paling cepat pada 2030.