Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah belum juga mengeluarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah terkait keberadaan pabrik Semen Indonesia di sana.
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, KLHS belum juga terbit lantaran harus ada koordinasi antarkementerian dan lembaga.
"Nanti harus satu irama. Harus dikoordinasikan kan hasilnya itu ada konsekuensi kepada beberapa menteri," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo usai bertemu perwakilan petani Rembang menginstrusikan KLHS harus selesai akhir Maret.
Teten berdalih, perintah Jokowi itu sudah dilaksanakan. Saat ini, KLHS di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah selesai. Namun itu masih perlu diuji
quality control.Proses pengujian tersebut menurutnya masih berlangsung. Ia mengaku belum tahu kapan selesainya. Karena itu Teten memilih tak menyampaikan hasil kajian yang telah ada.
Kemarin rapat koordinasi pemegang kebijakan atas keberadaan pabrik semen digelar. Mereka yang hadir di antaranya Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Direktur PT Semen Indonesia hadir. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo absen karena orang tuanya meninggal.
Dalam kesempatan itu Abdul Hafidz mengatakan, tak ada keputusan yang dihasilkan dalam rapat. Menurutnya, semua pihak diminta untuk menjaga kedamaian sehingga tidak ada konflik di Rembang.
Ia mengklaim selama ini tidak ada masalah di Rembang terkait keberadaan pabrik semen. Pembentukan sebuah usaha seperti pabrik semen, kata Hafidz memang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
"Bagi yang kontra pasti tidak merasakan manfaat. Kalau yang pro pasti merasakan manfaatnya. Ini hanya persoalan ego," kata Hafidz.
Pernyataan itu disampaikan karena ia menduga ada oknum yang bermain dalam permasalahan ini. Namun, ia enggan menyebutkan oknum tersebut. Hafidz hanya menduga, pihak itu bukan masyarakat asli Rembang.
"Umumnya bukan orang Rembang, orang Rembang hanya beberapa gelintir saja," ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra menuturkan, pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut hasil koordinasi dan KLHS. Hal ini berpengaruh kepada izin penambangan.
"Belum ada apa-apa. Masih menunggu," katanya.