Fahri Hamzah Sebut Tuntutan Ahok Hasil Intervensi Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kecewa dengan keputusan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun dalam kasus dugaan penistaan agama.

Fahri menilai, ringannya putusan Ahok akibat intervensi dari Presiden Joko Widodo. Ia merasa, Jokowi berusaha melindungi Ahok agar tidak dituntut sesuai dengan pasal dakwaan, yakni pasal 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun.

"Presiden mau menggunakan momen Pilkada atau politik untuk mengintervensi hukum silakan, tapi harus melalui mekanisme yang benar," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/4).

Lihat juga: Pengacara Kritik Jaksa yang Sebut Buni Yani dalam Sidang Ahok

Menurut Fahri, ringannya tuntutan terhadap Ahok telah membuat ketidakpastian hukum dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum. Ia menilai, hal itu berpotensi memicu kekacauan keamanan di kemudian hari.

"Ketidakpastian melahirkan kekacauan. Jangan sampai menimbang-nimbang kepastian hukum," ujar Fahri.

Lihat juga: Fadli Zon Tak Puas Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara

Sidang Mubazir

Sementara itu, saksi pelapor Pedri Kasman mengaku kecewa dengan tuntutan yang diberikan JPU. Menurutnya, tuntutan berupa hukuman satu tahun penjara, dengan masa percobaan dua tahun yang dikenakan dari Pasal 156 KUHP justru memperlihatkan JPU tidak independen.

"Pada akhirnya, persidangan yang sudah berlangsung 19 kali ini jadi mubazir. Karena intervensi pihak tertentu, JPU malah membela Ahok. Mereka melemahkan alat bukti dan keterangan saksi yang mereka hadirkan sendiri," kata Pedri, di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Pedri mengaku kesal atas tuntutan jaksa tersebut yang menurutnya tak lebih dari sandiwara yang memuakkan.

Lihat juga: Penasihat Hukum: Ahok Tak Perlu Dipenjarakan

Lebih lanjut, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah ini mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan majelis hakim meninjau ulang tuntunan JPU. "Agar massa tak bertindak lebih jauh, membuat keadilan sendiri," ujarnya.

Senada dengan Pedri, saksi pelapor lainnya, Syamsu Hilal mengatakan, pembacaan tuntutan JPU telah memperlihatkan keberpihakan mereka.

"Sejak awal, di hadapan jaksa kami ungkapkan bahwa kami harap tuntutan yang diberikan hanya satu pasal. Yaitu Pasal 156 huruf a KUHP. Tapi, kejaksaan justru mengajukan pasal alternatif, Pasal 156 KUHP," ujarnya.

Lihat juga: Dituntut 1 Tahun, FUI Akan Kawal Sidang Ahok Hingga Putusan

Menurut Syamsu, dari sejarah kasus dugaan penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia, tuntutan terhadap Ahok adalah yang paling mengecewakan. Ia menyebut hukuman yang pantas bagi seseorang yang dikenakan tuntutan kasus penodaan agama adalah minimal lima tahun penjara.

"Kami sebagai warga negara yang baik, akan lakukan langkah hukum selanjutnya. Kami akan ajukan keberatan pada Komisi Yudisial. Karena hal ini bentuk matinya hukum di Indonesia," ujarnya.