Bocah Anti-Rizieq di Antara Pemburu Korban 'Efek Ahok'

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Jumat, 09/06/2017 08:25 WIB
Bocah Anti-Rizieq di Antara Pemburu Korban 'Efek Ahok' Pemburuan para penista agama terjadi pula pada bocah hingga berujung pada kekerasan. Pemburu 'the Ahok Effect' harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang bocah berusia 15 tahun duduk di kelilingi puluhan orang. Dia diam mendengarkan perkataan salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. PMA, demikian inisial bocah tersebut, dinilai menghina Rizieq Shihab, pentolan FPI dalam status Facebook miliknya.

“Lo sudah mending enggak diapa-apain, enggak dicolek,” kata salah satu dari mereka. “Habib Rizieq itu bukan punya FPI, punya umat.”

“Lo ngerti enggak? Coba ulangi,” kata yang lainnya.


“Habib Rizieq itu bukan punya FPI saja, tapi umat muslim,” kata PMA.

“Lo cerna. Lo cerna dong,” kata lainnya sambil mengepalkan tangan.

Tetapi sikap itu tak jua memuaskan sebagian mereka. Dalam video yang muncul di Youtube atas nama akun Blog Netizen itu, PMA juga mendapatkan pukulan di kepalanya. Tak hanya itu, warga lainnya pun memukul pipinya.

Kasus di atas hanyalah segelintir dari puluhan tindak persekusi yang belakangan terjadi. Maraknya gelombang persekusi tak lepas dari ‘Ahok Effect’ atas kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Walaupun demikian, data kasus persekusi pada anak-anak termasuk minim. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan tak ada laporan khusus soal persekusi yang menimpa anak-anak.

Sejak Januari hingga April 2017, kasus pengaduan anak yang masuk ke KPAI didominasi permasalahan anak berhadapan hukum dengan jumlah 191 kasus.

Umumnya permasalahan yang terjadi adalah anak sebagai pelaku atau korban yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Bentuknya pun beragam, berupa ancaman dan intimidasi.

Sementara pengaduan terbanyak berikutnya adalah permasalahan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan jumlah 143 kasus.

Kepala Divisi Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengatakan, kasus persekusi pada anak-anak terbilang baru. Selama ini tindak
kekerasan maupun intimidasi yang terjadi masih dalam lingkungan sekolah maupun keluarga.

“Biasanya bullying secara verbal. Tidak ada yang sampai pemburuan apalagi digeruduk massa,” ujar Erlinda kepada CNNIndonesia.com, pekan ini.

Erlinda menyebutkan, kurangnya kontrol dari orang tua menjadi salah satu penyebab si anak menuliskan status melalui media sosial dengan kata-kata kasar.

Mereka juga dianggap tak cukup keterampilan untuk mendidik anak beretika secara tepat di media sosial.

Kendati demikian ia tak menampik bahwa anak juga terpengaruh dengan akun-akun di media sosial yang kerap mengumbar kalimat buruk.

“Anak-anak ini juga belajar dari lingkungan. Media sosial sekarang kan banyak umbar kalimat buruk, mereka bisa menulis apa pun yang mereka mau,” katanya.

Jumlah Kasus Meningkat


Jaringan relawan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, Safenet menyatakan terjadi peningkatan pelaporan persekusi yang merujuk pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasca vonis Ahok.

Safenet mencatat terdapat 87 pengaduan soal dugaan tindak persekusi yang terjadi sejak Januari hingga Mei 2017. Umumnya mereka diteror, diburu, diintimidasi, didatangi secara massal, hingga dilaporkan ke polisi.
Jumlah ini terdiri atas 66 kasus persekusi, 12 diduga kuat persekusi, tujuh kasus merupakan awal dari persekusi, dan dua terimbas kasus persekusi. Namun Safenet mengklaim masih merahasiakan data pengaduan tersebut.

Koordinator Regional Safenet Damar Juniarto mengatakan, pihaknya sengaja memberi nama ‘the Ahok Effect’ untuk membedakan dengan tindak persekusi lainnya yang selama ini terjadi.

Ia mencontohkan persekusi sebenarnya juga terjadi pada kelompok Gafatar dan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), namun dengan pola yang berbeda.

“Kami menyebut tindakan ini karena berkaitan dengan konteksnya. Ada yang terjadi saat persidangan Ahok dan semakin menguat pasca vonis pada Ahok,” ujar Damar kepada CNNIndonesia.com, pekan ini.
[Gambas:Youtube]
Meski demikian, tak seluruh pihak yang menjadi korban persekusi ini adalah ‘Ahoker’ atau pendukung Ahok. Jika melihat dari kasus yang terjadi di daerah lain di luar Jakarta, para korban persekusi ini tak punya hak untuk memilih Ahok dalam gelaran pilkada DKI.

“Mereka bisa bercampur identitasnya, bisa saja yang benci FPI, atau tidak suka Rizieq Shihab, atau bisa juga benci Islam. Bukan semata-mata pendukung Ahok. Tapi istilah ‘the Ahok Effect’ ini yang kemudian muncul untuk membatasi,” katanya.

Damar mengatakan, terdapat pola sistematis yang dilakukan para pelaku persekusi. Pertama, mereka akan menargetkan orang-orang yang menghina ulama atau agama di media sosial khususnya Facebook.

Menurutnya, tindakan ini juga tak lepas dari status yang diposkan akun Facebook Muslim Cyber Net yang meminta warga melaporkan pembuat unggahan yang menghina ulama maupun agama Islam.

“Setelah mendapatkan status Facebook tersebut, mereka kemudian akan menginstruksikan massa memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, hingga alamat kantor maupun rumahnya,” tutur Damar.

Pemburuan Menjadi Masalah

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid tak menampik bahwa tindak persekusi yang begitu masif tak lepas dari ‘the Ahok Effect’. “Vonis kasus Ahok itu seakan jadi legitimasi bahwa orang yang dianggap menghina ulama atau agama Islam boleh diburu,” katanya.

Namun Alissa menganggap permasalahan tersebut sebenarnya bukan pada status yang dituliskan oleh pihak-pihak yang diduga menghina ulama atau agama Islam di status facebook.

Anak sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini menekankan, permasalahan persekusi sebenarnya adalah tindakan pemburuan itu sendiri. Tindakan mereka dinilai telah melanggar koridor hukum karena menyebarkan dan mengumpulkan data pribadi orang yang bersangkutan.

“Persoalannya adalah pemburuannya. Padahal yang menentukan salah atau tidak kan bukan kita. Belum tentu juga korban itu salah atau benar. Kalau memang salah ada mekanisme lain untuk menjembatani,” ucap Alissa.

Mekanisme penyelesaian ini, menurutnya, bisa dilakukan melalui mediasi. Jika cara itu tidak berhasil baru melaporkan ke polisi.
Menghukum Pemburu Korban ‘the Ahok Effect’Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan bahwa yang jadi masalah adalah aksi pemburuan terhadap pihak yang diduga menista agama. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)
Alissa juga menegaskan, kepolisian mesti memiliki pemahaman yang sama soal persekusi. Sebab tak seluruh ujaran kebencian, penghinaan, maupun pencemaran nama baik termasuk dalam tindakan persekusi.

“Polisi harus menemukan otaknya, karena kalau tindakan orang itu saja yang diciduk tidak akan bisa menghentikan mereka,” tandasnya.

Terkait dengan kasus bocah PMA, polisi pun menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus persekusi terhadap PMA (15). Mereka berinisial AM (22) dan M (57).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pemukulan terhadap bocah tersebut.
“AM perannya memukul dengan tangan kiri dan mengenai pipi kanan sebanyak tiga kali. M memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kanan kepala korban," kata Argo.

Kini, PMA dan keluarganya mendapatkan tempat baru berupa rumah aman atas fasilitas dari Kementerian Sosial. Dia akan mendapatkan kontrakan baru untuk jangka waktu 2 tahun mendatang.

PMA dan keluarganya bisa jadi belum bisa melupakan kejadian pada akhir Mei itu. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ‘pemburu’ penista ulama di Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Walaupun demikian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengharapkan situasi bocah itu beserta keluarganya akan segera membaik. "Saya berharap kehidupan mereka bisa segera kembali normal," ujarnya.

Masalahnya, pemburuan pihak anti-Rizieq masih terjadi hingga hari ini.