Terdakwa Sebut Eks Sekjen Kemdagri Intervensi Proyek e-KTP
CNN Indonesia
Rabu, 12 Jul 2017 17:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Irman menyebut mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini termasuk pihak yang mengintervensi pelaksanaan proyek e-KTP. Menurutnya, keterlibatan Diah dalam proyek tersebut juga telah diungkap di persidangan.
"Semua sudah diungkap dalam persidangan terbuka, termasuk sekjen. Sudah tahu semua," ujar Irman usai membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/7).
Irman mengatakan, dirinya dan Sugiharto telah mengungkapkan seluruh fakta terkait proyek e-KTP kepada penyidik maupun jaksa. Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis seringan-ringannya.
"Semua yang saya ketahui, dengar, dan lihat sudah dibongkar semua. Kami harap majelis hakim bisa memberikan hukuman seringan-ringannya," ujar Irman.
Dalam persidangan Maret lalu, Irman beberapa kali berbeda pendapat dengan Diah. Di antaranya adalah cerita Diah tentang keluhan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang mengaku pusing diminta uang oleh Irman untuk diserahkan pada Gamawan.
Menurut Irman, kejadian yang sebenarnya adalah Andi menawarkan sejumlah uang untuk Gamawan melalui dirinya. Namun saat itu secara tegas ia menolak dan mengaku tak pernah meminta uang pada Andi.
Irman juga membantah telah mengenal Andi lebih dulu. Menurutnya, Diah lebih dulu kenal karena mengetahui bahwa Andi adalah orang kepercayaan pimpinan Komisi II DPR saat itu, Burhanudin Napitupulu.
Selain itu, Irman juga membantah pernyataan Diah yang mengaku sejak lama ingin mengembalikan uang pemberian darinya. Diah memang mengakui menerima uang sebesar US$300 ribu dan US$200 ribu dari Andi.
Menurut Irman, uang itu baru dikembalikan ke KPK ketika Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka pada 2014. Diah, kata dia, juga sempat menanyakan hal apa saja yang ditanyakan KPK pada Sugiharto.
Tak Bisa Menolak Intervensi
Dalam persidangan, Irman mengaku menyesal tak bisa menolak intervensi dari sejumlah pihak saat proyek senilai Rp2,3 triliun itu berjalan. Padahal pihaknya telah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati selama menjalankan proyek tersebut.
"Saya sangat menyesal atas ketidakmampuan saya menolak intervensi dari sejumlah pihak yang menganggu proyek e-KTP," ujar Irman.
Mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri ini juga mengaku menyesal karena tak langsung mengembalikan uang yang ia terima dari pengusaha Andi Narogong. Namun belakangan, Irman telah mengembalikan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi ke rekening penampungan KPK.
"Saya menyesal uang dari Andi yang dititipkan pada Sugiharto tidak langsung saya kembalikan. Namun demikian uang yang saya terima dan untuk biaya di luar e-KTP telah saya kembalikan ke KPK," katanya.
Di sisi lain, Irman membantah pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar dari Sugiharto maupun melalui stafnya, Yosef Sumartono. Ia bersumpah sama sekali tak pernah menerima uang sebesar Rp1 miliar dari keduanya. Apalagi, lanjutnya, selama persidangan Sugiharto tak pernah menyinggung soal pemberian uang tersebut.
Irman sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier enam bulan kurungan. Ia juga dikenai pidana tambahan dengan membayar denda sebesar US$ 273 ribu, Rp2,298 miliar, dan Sin$ 6 ribu.
Jaksa mempertimbangkan berbagai hal. Hal yang memberatkan di antaranya perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan para terdakwa berdampak masif karena menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional.
"Semua sudah diungkap dalam persidangan terbuka, termasuk sekjen. Sudah tahu semua," ujar Irman usai membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/7).
Irman mengatakan, dirinya dan Sugiharto telah mengungkapkan seluruh fakta terkait proyek e-KTP kepada penyidik maupun jaksa. Ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis seringan-ringannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Irman, kejadian yang sebenarnya adalah Andi menawarkan sejumlah uang untuk Gamawan melalui dirinya. Namun saat itu secara tegas ia menolak dan mengaku tak pernah meminta uang pada Andi.
Lihat juga:Adu Argumen Keabsahan Pansus Angket KPK |
Menurut Irman, uang itu baru dikembalikan ke KPK ketika Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka pada 2014. Diah, kata dia, juga sempat menanyakan hal apa saja yang ditanyakan KPK pada Sugiharto.
 Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Sugiharto (kiri) dan Irman (kanan). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
Dalam persidangan, Irman mengaku menyesal tak bisa menolak intervensi dari sejumlah pihak saat proyek senilai Rp2,3 triliun itu berjalan. Padahal pihaknya telah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati selama menjalankan proyek tersebut.
"Saya sangat menyesal atas ketidakmampuan saya menolak intervensi dari sejumlah pihak yang menganggu proyek e-KTP," ujar Irman.
Mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri ini juga mengaku menyesal karena tak langsung mengembalikan uang yang ia terima dari pengusaha Andi Narogong. Namun belakangan, Irman telah mengembalikan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi ke rekening penampungan KPK.
"Saya menyesal uang dari Andi yang dititipkan pada Sugiharto tidak langsung saya kembalikan. Namun demikian uang yang saya terima dan untuk biaya di luar e-KTP telah saya kembalikan ke KPK," katanya.
Irman sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier enam bulan kurungan. Ia juga dikenai pidana tambahan dengan membayar denda sebesar US$ 273 ribu, Rp2,298 miliar, dan Sin$ 6 ribu.
Jaksa mempertimbangkan berbagai hal. Hal yang memberatkan di antaranya perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan perbuatan para terdakwa berdampak masif karena menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK