Sunda Wiwitan dan Komunikasi Tak Seimbang di Bumi Pasundan

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Jumat, 25/08/2017 11:00 WIB
Masyarakat Sunda Wiwitan melakukan aksi menghalangi langkah aparat melakukan eksekusi atas lahan adat di Cigugur, Kuningan, 24 Agustus 2017. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Huru-hara di sepetak lahan yang berada di kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat selesai walau sesaat.

Kemarin, Kamis (24/8), masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur melakukan aksi adang petugas Pengadilan Negeri Kuningan yang hendak mengeksekusi lahan adat. Setelah bertahan sejak pagi hingga petang, perjuangan masyarakat adat itu berhasil. Panitera PN Kuningan menyatakan eksekusi pada hari tersebut batal.
Namun, eksekusi lahan yang ditempati warga penganut kepercayaan Sunda Wiwitan itu nyatanya belum lah berhenti sampai di situ saja. 

Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, Jawa Barat, Andi Lukmana, mengatakan meski penguasaan objek gagal dilakukan kemarin, tak berarti pihak pemenang perkara, yakni Jaka Rumantaka kehilangan haknya.


"Hak-hak penggugat atau Pak Jaka tidak hilang. Jika suatu saat dia mengajukan eksekusi lagi, itu boleh. Hak dia selaku pemenang dalam perkara itu," kata Andi di Kuningan, Kamis (24/8).

Konflik Antara Adat dan Negara di Era Modern

Menanggapi ketegangan masyarakat adat di kaki gunung Ciremai tersebut, pengamat Komunikasi Budaya dari Universitas Padjajaran, Deddy Mulyana mengatakan bahwa hal itu terjadi akibat komunikasi yang tak seimbang.

Saat membicarakan soal adat biasanya tak ada unsur ekonomi yang dimunculkan sedikit pun.Deddy Mulyana
Menurutnya, konflik antara masyarakat adat dan aparatur negara di zaman modern memang masih kerap terjadi.

"Puluhan, bahkan mungkin ratusan kasus serupa terjadi," kata Deddy saat diwawancara telepon CNNIndonesia.com Jumat (25/8) pagi.

Dalam hal ini umumnya masyarakat adat berjuang mempertahankan tanah dan wasiat leluhurnya. Di lain pihak, aparat negara dan penegak hukum mencoba melaksanakan kewajibannya.

"Ini masalah komunikasi. Aparat memaksakan kehendak, dan masyarakat adat mencoba mempertahankan. Aspek penting di sini adalah keduanya tidak mencoba membuka pikiran dengan menyelami pemikiran masing-masing," kata dia.

Menurut Deddy masyarakat adat Sunda Wiwitan yakin tanah mereka adalah tempat hidup yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Hal ini terletak pada persoalan kenangan, memori, dan kepercayaan yang dianut masyarakat Sunda Wiwitan ini. 

Hal tersebut tak ada hubungannya sama sekali dengan soal materi dan kepentingan ekonomi. 

"Saat membicarakan soal adat biasanya tak ada unsur ekonomi yang dimunculkan sedikit pun. Budaya serta kenangan yang telah melekat pada suatu barang, kalau di sini tanah, tempat tinggal akan jauh lebih mahal dari harga apapun," kata dia.

Masyarakat adat Sunda Wiwitan Cigugur, Kuningan terlibat aksi dorong dengan polisi saat mencegah aparat mengeksekusi lahan adat, 24 Agustus 2017. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Atas dasar itu, mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad tersebut menilai semestinya pemerintah maupun aparat tak berlaku sewenang-wenang dengan mengeyampingkan adat dan leluhur yang dianut warga Sunda Wiwitan ini.

Mau bagaimana pun menurutnya sebuah budaya seharusnya dihargai dan dilindungi baik secara formal maupun nonformal. 

"Saya yakin, aparat tahu arti penting tanah tersebut untuk masyarakat Sunda Wiwitan ini. Tapi, terkadang hukum kita memang terlampau menutup mata pada hal-hal yang dianggap sepele ini, padahal jelas ini adalah satu dari sekian cagar budaya Indonesia," kata Deddy.

Diskriminasi Terhadap Keyakinan Leluhur

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2