KPK Tak Perlu UU Lain Atur Penyadapan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan tunduk dengan Undang-Undang lain dalam melaksanakan kewenangan penyadapan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kewenangan penyadapan KPK sudah diatur tersediri, yakni dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Penyadapan kami ikut UU KPK. KPK tak boleh ditundukkan dengan UU yang lain,” ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/9).

Laode menuturkan, kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK berbeda dengan lembaga penegak hukum lain, seperti BNN, BNPT, Polri, atau Kejaksaan Agung. Institusi-institusi penegak hukum itu harus mendapat izin pengadilan lebih dahulu sebelum melakukan penyadapan.

Sementara KPK, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a UU 30 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan ini bisa dilakukan tanpa perlu mendapat izin pengadilan.

“Selama belum ada UU khusus yang mengatur penyadapan, KPK akan tetap berpedoman pada UU KPK. Karena memang beda yang diatur di UU KPK dengan UU lain,” ujarnya.

Lihat juga: KPK Tegaskan Siap Kewenangan Penyadapan Diaudit

Laode menyampaikan, KPK tidak memiliki tugas untuk menginisiasi pembuatan RUU tentang Penyadapan sebagaimana yang diminta oleh anggota Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Pasalnya, putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah menyebut pihak yang berwenang membuat UU tersebut adalah DPR dan pemerintah.

“MK memberikan perintah kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU yang komprehensif tentang penyadapan. Jadi bukan hanya untuk KPK, tapi juga instansi lain,” ujar Laode.

Lihat juga: Cegah Pelanggaran, PAN Dukung Pembuatan UU Penyadapan

Sebelumnya, Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK mempermasalahkan kewenangan penyadapan KPK. Pansus meminta ada pengaturan khusus soal penyadapan melalui penyusunan UU Penyadapan.