KPK dan Setnov Siap Jalankan Putusan Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sidang lanjutan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/9) dengan agenda pemberian kesimpulan.

Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kuasa hukum Setnov memberikan kesimpulan secara bersamaan. Cepi menerima kesimpulan tersebut dan menutup sidang setelah itu.

Lihat juga: KPK: Semoga Nurani Hakim Praperadilan Setnov Diterangi Tuhan

Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan siap menjalankan apapun keputusan hakim. Baik menolak permohonan Setnov atau mengabulkannya.

“Sebagai warga negara yang baik kan begitu. Institusi apapun kami menghargai dan menghormati,” kata Setiadi.

Setiadi tak mau berandai-andai soal putusan hakim besok. Karena itu dia enggan berkomentar terkait langkah yang akan diambil KPK ke depan karena belum mengetahui putusan.

Lihat juga: Hakim Praperadilan Bisa Abaikan Kesimpulan KPK dan Setnov

Sementara Kuasa Hukum Setnov, Ida Jaka Mulyana menyampaikan juga tak ingin menduga apa putusan hakim.

“Kami lihat besok dulu, apapun putusannya kami hormati putusan pengadilan,” kata Ida.

Sebelumnya, Setnov resmi mengajukan praperadilan atas status tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP pada Senin (4/9). Gugatan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu teregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli lalu, Setnov belum pernah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Ia beralasan sakit sehingga tak bisa diperiksa.

Lihat juga: KPK Kecewa Bukti Kuat Keterlibatan Setnov Ditolak Hakim

Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.