Polisi Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Puskesmas di DKI
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2017 14:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelidiki dugaan korupsi dalam pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Komisaris Besar Indarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan, klarifikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi ini.
"Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan klarifikasi, termasuk minta audit investigasi pada BPK. Itu masih lidik," ucap Indarto saat dihubungi, Jumat (6/10).
Terkait jumlah puskesmas yang terkait dengan dugaan korupsi ini, dia mengaku belum dapat memastikan secara detail.
Indarto hanya mengatakan, kerugian negara dari dugaan korupsi ini diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
"Mungkin saya akan cek dulu apa yang kami lidik itu 18 Puskesmas," katanya.
Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran dalam kasus korupsi ini berupa keterlambatan penyelesaian pembangunan, bukan berupa penggelembungan anggaran.
Indarto menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil audit BPK terkait dengan kerugian negara dalam keterlambatan penyelesaian pembangunan Puskemas ini.
"Kalau tidak salah bukan ada perbuatan yang melawan hukum, seperti mark up, hanya keterlambatan penyelesaian. Jadi harusnya selesainya Desember tahun berapa, itu belum selesai sehingga diperpanjang Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Belasan rumah sakit itu telah diresmikan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu 4 Oktober silam.
Puskesmas itu merupakan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Pembangunan Puskesmas itu, menurut Djarot, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif.
Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Komisaris Besar Indarto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan, klarifikasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi ini.
"Kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan dan klarifikasi, termasuk minta audit investigasi pada BPK. Itu masih lidik," ucap Indarto saat dihubungi, Jumat (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin saya akan cek dulu apa yang kami lidik itu 18 Puskesmas," katanya.
"Kalau tidak salah bukan ada perbuatan yang melawan hukum, seperti mark up, hanya keterlambatan penyelesaian. Jadi harusnya selesainya Desember tahun berapa, itu belum selesai sehingga diperpanjang Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Belasan rumah sakit itu telah diresmikan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu 4 Oktober silam.
Puskesmas itu merupakan program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Pembangunan Puskesmas itu, menurut Djarot, merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK