Netralitas TNI Hadi Tjahjanto di Lingkaran Politik Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu (6/12). Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, komitmen menjaga netralitas TNI menjadi sorotan di tengah kedekatan Hadi dengan Presiden Joko Widodo.

Hadi yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) merupakan calon tunggal pengganti posisi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun April 2018.

Penunjukan Hadi sebagai calon panglima TNI oleh Presiden Jokowi bukan hal yang mengejutkan. Secara tersirat, Jokowi menginginkan Hadi sebagai panglima TNI.

Hal itu terlihat dari melesatnya karier Hadi dibandingkan perwira tinggi lainnya. Hadi hanya butuh waktu dua tahun untuk memegang pangkat marsekal setelah pada 2015 berpangkat marsekal pertama.

Lihat juga: PAN Tak Risau Jokowi Dekat dengan Calon Panglima TNI

Banyak pihak menilai, moncernya karier Hadi tak lepas dari kedekatannya dengan Jokowi. Keduanya pernah bertugas pada wilayah yang sama sebelumnya. Pada kurun 2010-2011, Hadi menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo saat Jokowi menjadi wali kota Solo.

Di sisi lain, penunjukkan Hadi sebagai calon panglima TNI juga dianggap bermuatan politik. Hal itu mengingat potensi Jokowi mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden pada pilpres 2019.

Pengamat militer dari Instituted for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, tantangan terbesar Hadi sebagai calon panglima TNI adalah menjaga netralitas TNI ke depan. Netralitas TNI merupakan poin utama di tubuh TNI sejak reformasi.

"Yang harus dicatat di DPR, yakni bagaimana komitmen calon Panglima TNI menjaga organisasi, personelnya terutama untuk tidak beraktifitas berlebihan di luar tugas pokoknya," ujar Khairul kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Lihat juga: Gatot Sebut Hadi Tjahjanto Cocok untuk Hadapi Tahun Politik

Khairul tidak memungkiri kedekatan Hadi dengan Jokowi telah menimbulkan kekhawatiran publik akan netralitas TNI. Menurutnya wajar jika masyarakat berspekulasi di tengah dekatnya agenda politik, seperti Pilkada dan Pilpres.

Spekulasi atas netralitas Hadi juga tak bisa dielakkan. Menurut Khairul, penunjukkan panglima TNI oleh presiden merupakan produk politik. Akan tetapi, semua pihak harus menghormati hak prerogatif yang dimiliki presiden dalam menentukan posisi stretegis tersebut.

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

Di sisi lain, menurut Khairul, dipilihnya Hadi merupakan bagian dari proyeksi jangka panjang Jokowi.

Khairul melihat, Hadi sengaja dipilih karena masa dinasnya sebagai personel TNI masih cukup panjang. Dengan begitu, Hadi dianggap akan dapat membawa perubahan di tubuh TNI sebagaimana yang diharapkan Jokowi.

"Kepada Pak Hadi, saya pikir masa aktif cukup lama ini memberi peluang untuk bisa lebih leluasa dan fokus menata organisasi TNI," ujarnya.

Secara personal, Khairul menilai Hadi memiliki latar belakang yang cukup baik untuk menjadi panglima TNI. Beberapa jabatan strategis, seperti sekretaris militer presiden dan irjen Kemhan dianggap dapat menjadi bekal bagi Hadi untuk memimpin TNI.

"Saya pikir profil bagi panglima yang nantinya akan mengendalikan semua hal terkait TNI tentunya sudah cukup lengkap," ujar Khairul.

Lihat juga: Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Dihadapkan Tiga Tantangan

Dia mengingatkan, ada dua hal yang perlu didalami oleh DPR saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi, yakni soal kemampuan tata kelola organisasi dan strategi pertahanan.

Dalam konteks tata kelola organisasi, DPR dituntut memperdalam kemampuan Hadi melakukan pembinaan personel. Hadi harus mempunyai startegi konkret untuk meningkatkan prefesionalitas dan kemampuan personel.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara, Hadi diharapkan dapat menjabarkan strategi pertahanan ke depan yang lebih optimal. Hal yang perlu disoroti selain modernisasi alutsista, yakni soal fokus pertahanan Indonesia di tengah banyaknya persoalan batas wilayah antarnegara.

"Misalnya ada agenda politik, kita berharap agenda politik yang diusung Panglima TNI nantinya adalah bagaimana komitmen beliau menjaga netralitas dan profesionalitas TNI," ujarnya.

Lebih dari itu, ia yakin, Hadi akan terpilih sebagai panglima TNI tanpa ada hambatan yang berat dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Menurut saya tidak cukup ada alasan untuk DPR menolak Pak Hadi," ujar Khairul.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)