Hakim Kusno Segera Bacakan Putusan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim Tunggal Kusno mengatakan akan memutus praperadilan pukul 10.30 WIB hari ini. Pernyataan itu ia sampaikan setelah menerima kesimpulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kesimpulan sudah diserahkan dan putusan hampir selesai. Maka sidang saya skor tiga puluh menit, nanti 10.30 WIB akan saya bacakan (putusan),” kata Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

Anggota Biro Hukum KPK memberikan kesimpulan kepada Kusno. Sebelum sidang dimulai, ia mengatakan kesimpulan terdiri dari bukti, jawaban atas permohonan, keterangan ahli dan penjelasan tentang acara pidana yang menyebabkan praperadilan gugur.

Sementara, kuasa hukum mantan ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Ida Jaka Mulyana mengatakan, tidak akan memberikan kesimpulan. Padahal kemarin tim kuasa hukum Setnov berencana mengajukan kesimpulan.

“Dari pemohon tidak ajukan kesimpulan tertulis, jadi mohon putusan,” kata Ida.

Lihat juga: 'Hakim Praperadilan Gendeng Jika Menangkan Setnov'

Diketahui, kemarin sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setnov sudah berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum KPK sudah membacakan dakwaan.

Setnov didakwa menerima hadiah terkait proyek pengadaan e-KTP berupa uang sebesar US$7,3 juta dan menerima hadiah berupa satu jam tangan merk Richard Mille seri RM 011 senilai US$135 ribu. Uang dan jam tangan itu diberikan Andi dan Johannes Marliem.

Keberlangsungan sidang perkara membuat sidang praperadilan gugur. Ketentuan itu diatur pada pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu berbunyi: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Pasal tersebut sempat diuji Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 lalu dan diputus dengan nomor 102/PUU-XIII/2015.

Lihat juga: KPK: Proses Hukum Setnov Jadi Pelajaran Bagi Masyarakat

Putusan itu berbunyi: Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa suatu perkara sudah mulai diperiksa tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. (djm)