Tim Setnov Sebut Ada Perbedaan Perhitungan Kerugian e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum terdakwa korupsi Setya Novanto menyatakan ada kerugian keuangan negara yang jumlah berbeda dalam perkara e-KTP. Dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara akibat korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun.

Sementara dari hasil perhitungan tim kuasa hukum berdasarkan dakwaan Setnov, kerugian keuangan negara mencapai Rp2,4 triliun.

“Perhitungan kerugian negara Rp2,3 triliun tidak sesuai dengan perhitungan dari BPKP,” ujar kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail saat membacakan eksepsi atau nota keberatan dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12).

Lihat juga: Setnov Sehat Ikuti Sidang Eksepsi Kasus Korupsi e-KTP

Menurut Maqdir, BPKP tidak menghitung kerugian dari sejumlah penerimaan uang yakni US$7,3 juta bagi Setnov, US$800 ribu bagi Charles Sutanto Ekapradja, dan Rp2 juta untuk Tri Sampurno.

“Sekiranya kerugian keuangan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dakwaan maka terdapat kerugian negara Rp2,4 triliun,” katanya.

Maqdir mengatakan, ketidaksesuaian jumlah kerugian keuangan negara itu membuat proses penyidikan bagi Setnov menjadi tidak sah. Sebab, penetapan kerugian keuangan negara mestinya menjadi salah satu dasar penyidikan dalam perkara korupsi.

Lihat juga: Setnov Hanya Bisa Melepas Senyum untuk Airlangga Hartarto

Selain itu BPKP juga dianggap tidak berwenang menyatakan kerugian negara. Menurut Maqdir, badan yang berwenang menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Lembaga lain seperti inspektorat berwenang melakukan audit tapi tidak berwenang menyatakan kerugian negara. Dalam hal ini terlihat kerugian negara yang tidak nyata dan tidak pasti,” kata Maqdir.

Lihat juga: Kuasa Hukum Ungkit Nama Penerima Hilang di Dakwaan Setnov

(pmg/sur)