'Mencari Ketua DPR Antitesis Setya Novanto'

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Rabu, 03/01/2018 08:49 WIB
Golkar dinilai harus memilih sosok yang 'bersih', termasuk jauh dari korupsi dan pansus angket KPK, untuk menggantikan Setnov sebagai Ketua DPR. Golkar dinilai harus memilih sosok yang 'bersih', termasuk dari lingkaran korupsi dan pansus angket KPK, untuk menggantikan Setnov (tengah) sebagai Ketua DPR. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kursi Ketua DPR kemungkinan besar akan kembali diduduki kader Golkar setelah masa reses berakhir pada 8 Januari 2018. Kemungkinan itu sebagaimana disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada pertengahan bulan lalu.

Sosok yang menjadi ketum setelah terpilih dalam Munaslub pada Desember lalu itu menyebut, kader Golkar pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR akan ditentukan pada masa sidang DPR tahun 2018.

Di sisi lain, peta calon ketua DPR saat ini masih diisi tiga nama yang memang sudah beredar semenjak Setnov dijebloskan ke penjara KPK akibat belitan kasus korupsi proyek e-KTP. Tiga kader itu adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK), Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, dan Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin.


Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, Airlangga harus lebih selektif dalam memilih kader yang akan mengisi posisi ketua DPR. Ia khawatir, Golkar terjerembab ke lubang yang sama andai Airlangga salah memilih kader.

Ray menuturkan, indikator utama yang harus diperhatikan saat menunjuk pengganti Setnov adalah bebas dari kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara korupsi merupakan citra yang melekat di partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Yang menjadi indikator penting dalam memilih ketua DPR adalah keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Ray kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/1).

Ray menerangkan, keberpihakan dalam pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar tidak pernah menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana. Menurutnya, keberpihakan itu harus juga dilihat dari tindakan para calon selama menjadi anggota DPR.

Airlangga Hartarto. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Ray menuturkan, calon yang perlu mendapat pertimbangan tersendiri adalah calon yang mendukung keberadaan Pansus Angket terhadap tugas dan fungsi KPK.

Ia melihat, kader yang mendukung atau menjadi bagian dari pansus tersebut dianggap mempersulit pemulihan citra Golkar di mata publik ke depan. Keberadaan pansus angket, kata Ray, telah menimbulkan polemik serius di masyarakat dalam hal mendukung pemberantasan korupsi, dan tidak sejalan dengan jargon ‘Golkar Bersih’ yang digagas Airlangga.

“Ketua DPR [pilihan Golkar] sebaiknya bukan orang yang menginisiasi atau terlibat aktif di dalam pansus KPK,” ujar Ray.

Dilihat dari kriteria yang pantas jadi pertimbangan Airlangga, menurut Ray, nama AGK lah yang paling baik guna mengganti Setnov di kursi kepemimpinan DPR.

AGK, kata Ray, dikenal sebagai kader Golkar di DPR yang tidak terlibat dalam Pansus Angket KPK. Hal itu membuat AGK dianggap tidak memiliki beban moral yang nantinya dapat menimbulkan polemik bagi Golkar ke depan.

“Dari kriteria itu cocokan saja dengan nama-nama yang muncul. Nah kalau melihat yang paling berpotensi adalah Agus Gumiwang,” ujar Ray.

Ray menambahkan, faktor pengalaman memimpin dan jaringan AGK bukan indikator krusial yang diperdebatkan. Selain dapat terbangun dengan sendirinya ketika menjabat ketua DPR, kedua faktor tersebut tidak lebih penting dari keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi untuk memulihkan citra Golkar.

Sementara itu, pengamat politik LSI Ardian Sopa menyatakan, calon yang layak menjadi Ketua DPR adalah sosok yang sudah lebih dari satu kali menjadi anggota DPR. Ia menilai, periode keterpilihan itu membuat sang calon memiliki pengalaman untuk memimpin DPR.

“Yang menjadi Ketua DPR ini harus orang yang sudah pengalaman. Dalam artian bukan sekali menjadi anggota DPR tetapi sudah beberapa periode,” ujar Ardian kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Ardian melihat, jabatan di fraksi dan komisi di DPR juga menjadi pertimbangan tersendiri untuk mencari sosok yang pas pengganti Setnov. Keterlibatan baik secara langsung atau dugaan dalam sebuah tindak pidana juga dianggap perlu dipertimbangkan Golkar.

“Orang menduduki Ketua DPR juga harus orang yang bersih dari masalah hukum. Baik yang sudah tercatat maupun yang isu-isunya ya. Jadi bersih hukum dan personalnya,” ujarnya.

Lebih dari itu, Ardian enggan menebak siapa yang akan terpilih sebagai pengganti Setnov. Namun, ia menilai, Golkar bisa mengambil terobosan dengan menunjuk kader mudanya, yakni AGK atau Azis sebagai Ketua DPR.

Kader muda, kata dia, juga merupakan reperesentasi dari agenda reformasi yang tengah terjadi tubuh Golkar dan DPR di tahun baru 2018.

“Siapa pun yang dipilih sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi ketua itu merepresentasikan seluruhnya. Sekarang ini lagi trennya semangat baru kemudian semangat muda. Jadi istilahnya memberi kesempatan kepada yang muda untuk lebih berkiprah,” ujar Ardian. (kid/djm)