Sandiaga Rencanakan KJP Bisa Tarik Tunai

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dimanfaatkan untuk tarik tunai, sebagaimana yang telah dikatakan di era kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Alasannya, warga belum siap bertransaksi non-tunai atau cashless.

"Kami temui yang di bawah (masyarakat) di lapangan itu ada kesulitan dimana KJP-KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimanya. Jadi di bawahnya ini belum siap, jadi nanti ada sistem pencairan,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (15/1).

Lihat juga: Anies Rencanakan Pemilik KJP Bisa Masuk Museum Gratis

Dia beralasan, warga penerima KJP belum siap melakukan transaksi non-tunai. "Masyarakat masih kesulitan menerima sistem cashless," kata Sandi.

Namun demikian, Sandi mengaku berencana tetap akan melakukan sosialisasi dan mencari solusi lebih lanjut agar masyarakat bisa menerima sistem pembayaran non-tunai.

"Kalau di lingkungan Pemprov (DKI Jakarta) semua sudah cashless, tapi masyarakat ini memang agak sulit menerima sistem cashless. Nanti kami akan coba carikan solusinya agar (bisa terima) cashless," ujar dia.

Lihat juga: Ahok Sebut Program KJP Plus Versi Anies Rawan Diselewengkan

Pihak Pemprov sendiri secara keseluruhan telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Hal ini pun dilakukan untuk memudahkan pencatatan demi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sistem KJP menerapkan pelarangan tarik tunai. Aturan ini dibuat agar anggaran untuk siswa tidak disalahgunakan oleh para orangtua siswa penerima KJP.

Namun demikian, Ahok membolehkan KJP digunakan untuk belanja. Selain keperluan sekolah, seperti buku, KJP bisa digunakan untuk membeli daging sapi dan daging ayam berharga murah.

Lihat juga: Kartu Jakarta Pintar Sudah Tak Bisa Ditarik Tunai

Pada era Pilkada 2017, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menawarkan konsep KJP Plus yang akan dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu, dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak. (arh/osc)