Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura kubu Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo menemui Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1). Pertemuan itu dilakukan setelah Munaslub Hanura digelar kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih setengah jam.
Pertemuan itu disebut Dadang menegaskan bahwa Wiranto berada di sisi kubu Munaslub yang memilih Daryatmo secara aklamasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dewan pembina memberikan keyakinan kepada kita DPD dan DPC bahwa ketua dewan pembina, Wiranto, bersama-sama kita," kata Dadang di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1).
Dadang melanjutkan, pertemuan itu juga meningkatkan semangat para pengurus Hanura hasil Munaslub Bambu Apus.
"Jadi tidak ada pembicaraan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Mengenai masa depan Hanura. Pak Wiranto mengucapkan selamat kepada kita yang menyelenggarakan munaslub," katanya.
Sebelumnya, Partai Hanura kubu Daryatmo menggelar rapat formatur untuk membentuk kepengurusan baru usai menggelar munaslub. Rapat formatur tersebut di gelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, rapat formatur dilakukan setelah siang tadi Munaslub mengangkat Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura menggantikan Oesman Sapta Odang alias OSO.
Rapat formatur digelar sambil menunggu kepastian kehadiran Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Namun, Wiranto urung merapat malam itu ke Hotel Sultan.
OSO masih mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Hanura yang sah. Sementara itu, Wiranto saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma atau beberapa saat sebelum menuju Hotel Sultan, menyatakan tak mendukung kubu manapun, baik kubu OSO maupun Daryatmo dalam perpecahan di partainya.
"Saya enggak ke mana-mana (kubu OSO atau kubu Daryatmo), gimana toh, kamu ini," ujar Wiranto saat ditanya perihal friksi di internal Hanura.
Sebelumnya, pada Rabu (17/1) malam, OSO memperlihatkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru terkait revitalisasi struktur kepengurusan Hanura.
Surat tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020 itu bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
Lewat surat itu, OSO menyatakan pemerintah telah mengakui kepemimpinannya
"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan (Menkumham Yasonna Loaly) masih hangat, baru keluar sore," ujar OSO.
OSO mengatakan jika ada kubu yang mengatasnamakan Partai Hanura, dan menyelenggarakan kegiatan maka itu adalah ilegal dan termasuk tindak pidana.
Ia juga berjanji dalam waktu dekat bakal mengumumkan struktur kepengurusan partai yang baru setelah resmi berdasarkan SK Kemenkumham tersebut.
(wis/gil)