Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anies Tak Disalahkan soal Lift
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 25 Jan 2018 22:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik meminta masyarakat tidak menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait anggaran pengadaan lift di rumah dinas Gubernur. Dia heran karena masyarakat menyalahkan Anies soal pengadaan lift.
Politikus Partai Gerindra ini menyebut, anggaran lift di rumah dinas Gubernur itu terlalu mengada-ngada. Apalagi kata dia, anggaran itu sebenarnya dimasukan jauh sebelum Anies-Sandi menjabat.
Dia menyebut, jika ada yang harus disalahkan, maka pihak yang harusnya disalahkan itu adalah Dinas Cipta Karya dan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat yang menggantikan Basuki Tjahja Purnama.
"Kamu salahkan saja Citata (Dinas Cipta Karya), kok salahkan Pak Anies, itu (anggaran) sudah duluan," kata Taufik saat dihubungi wartawan melalui telepon, Kamis (25/1).
Taufik menyebut Anies tidak pernah sama sekali memasukan renovasi rumah dinas apalagi pembuatan lift di dalam anggaran APBD.
Anggaran tersebut, kata dia, telah masuk sejak bulan Agustus. padahal Anies dan Sandi kala itu belum menjabat.
"Makanya menurut saya ya sudah langsung batalkan saja, banyak yang enggak tahu,” katanya.
Terkait pembahasan APBD di DPRD yang justru bisa meloloskan anggaran pembuatan lift itu, Taufik menyebut pembahasan hanya dilakukan di Banggar.
Taufik juga berkelit pembahasan itu tidak dilakukan secara detail atau satu-satu. Saat pembahasan APBD kata dia, banggar hanya membahas besaran tanpa merinci satu-satu setiap anggaran yang dikeluarkan.
"Ya kan dibahas besaran saja, enggak satu-satu," katanya.
Sementara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Chandra mengatakan bahwa anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas gubernur sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari.
Meski begitu, Benny mengakui jika kebutuhan pengadaan lift untuk rumah dinas yang berlantai dua itu memang tidak mendesak.
"Persoalan lift bukan pada urgensinya, tetapi lebih pada peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta," kata Benny melalui kepada CNNIndonesia.com.
Benny menyebut pengadaan lift sesungguhnya diperlukan untuk memudahkan akses kaum berkebutuhan khusus atau difabel.
"Di mana akses terhadap difabel harus juga diperhatikan," katanya.
(ugo)
Politikus Partai Gerindra ini menyebut, anggaran lift di rumah dinas Gubernur itu terlalu mengada-ngada. Apalagi kata dia, anggaran itu sebenarnya dimasukan jauh sebelum Anies-Sandi menjabat.
Dia menyebut, jika ada yang harus disalahkan, maka pihak yang harusnya disalahkan itu adalah Dinas Cipta Karya dan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat yang menggantikan Basuki Tjahja Purnama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik menyebut Anies tidak pernah sama sekali memasukan renovasi rumah dinas apalagi pembuatan lift di dalam anggaran APBD.
"Makanya menurut saya ya sudah langsung batalkan saja, banyak yang enggak tahu,” katanya.
Terkait pembahasan APBD di DPRD yang justru bisa meloloskan anggaran pembuatan lift itu, Taufik menyebut pembahasan hanya dilakukan di Banggar.
Taufik juga berkelit pembahasan itu tidak dilakukan secara detail atau satu-satu. Saat pembahasan APBD kata dia, banggar hanya membahas besaran tanpa merinci satu-satu setiap anggaran yang dikeluarkan.
"Ya kan dibahas besaran saja, enggak satu-satu," katanya.
Meski begitu, Benny mengakui jika kebutuhan pengadaan lift untuk rumah dinas yang berlantai dua itu memang tidak mendesak.
"Persoalan lift bukan pada urgensinya, tetapi lebih pada peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta," kata Benny melalui kepada CNNIndonesia.com.
Benny menyebut pengadaan lift sesungguhnya diperlukan untuk memudahkan akses kaum berkebutuhan khusus atau difabel.
"Di mana akses terhadap difabel harus juga diperhatikan," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK