Istilah Gajah Digunakan Untuk Penyelenggara Proyek e-KTP

sur & Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia

Senin, 12 Feb 2018 17:36 WIB

Politikus PPP Nu'Man Abdul Hakim menduga istilah gajah terkait uang e-KTP merujuk pada kementerian, namun ia tak menyebut kementerian apa yang dimaksudnya. — Politikus PPP menyebut ada penggunaan istilah gajah untuk penyelenggara proyek e-KTP. (ANTARA FOTP/Pradita Utama)

Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Nu'man Abdul Hakim menyatakan ada istilah 'gajah' yang digunakan mantan Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa untuk menyebut pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan proyek KTP elektronik atau e-KTP.

Hal ini diungkapkan Nu'man saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP bagi tedakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/2).

Lihat juga:

Cerita Setnov soal Teman Curhat dan Cukur Rambut di Rutan KPK

Mantan anggota Komisi II DPR ini awalnya mempertanyakan proyek e-KTP yang dinilai tak dikelola secara profesional. Pasalnya, ia sudah dua kali mengalami kegagalan saat melakukan proses perekaman.

"Saya tanya ke Pak Agun, siapa sih yang menyelenggarakan karena anggarannya besar tapi tidak profesional. Kemudian Pak Agun jawab kemungkinan gajah-gajah, (dia pesan) jangan sampai melibatkan diri dan terlibat," ujar Nu'man.

Ia memaknai istilah gajah itu sebagai pihak kementerian. Nu'man tak merinci kementerian mana yang dimaksud, namun pihak yang berwenang mengerjakan proyek ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Lihat juga:

Eks Ketua Fraksi Demokrat Kembalikan Uang Proyek e-KTP ke KPK

"Ada suatu badan atau orang yang besar. Bayangan saya ya kementerian aja. Pak Agun enggak sebutkan, tapi saya tafsirkan kira-kira kementerianlah yang memengaruhi," katanya.

Selain dari Agun, Nu'man juga mengaku pernah mendapat pesan dari mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu Ganjar sempat mengingatkan dirinya agar tak menerima apapun terkait proyek e-KTP. Ia pun mengklaim tak pernah ditawari uang terkait proyek senilai Rp5,9 triliun itu.