Gerak Senyap KPK dan Potensi 'Mimpi Buruk' Calon di Pilkada
Feri Agus | CNN Indonesia
Selasa, 13 Feb 2018 14:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar dua dugaan transaksi suap bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2018 selama dua pekan terakhir. Lewat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menangkap tangan Bupati Jombang Nyono Suharli dan Bupati Ngada Marianus Sae.
Dari hasil pemeriksaan, terungkap praktik suap itu disinyalir digunakan untuk modal mengikuti pilkada di daerahnya masing-masing.
Nyono diduga menerima suap dari hasil pungutan liar (pungli) terhadap dana kapitasi Rp434 juta di 34 puskesmas, yang dikumpulkan sejak Juni 2016.
Setiap puskesmas dikutip tujuh persen dengan pembagian satu persen untuk kepala dinas, satu persen untuk kepala paguyuban puskesmas dan lima persen untuk bupati.
Uang itu dikumpulkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jombang Inna Silestyanti --demi mengamankan jabatan definitif. Inna memberikan uang kepada Nyono sebesar Rp200 pada Desember lalu.
Kemudian Inna kembali memberikan uang kepada Nyono sebesar Rp75 juta pada awal Februari ini. Uang sekitar Rp50 juta disinyalir untuk kepentingan kampanye Nyono yang maju pada Pilkada Jombang 2018.
"Diduga uang sebesar Rp50 juta dari pemberian terakhir itu digunakan NSW untuk mengiklan di media lokal Jombang untuk rencana maju dalam Pilkada Jombang 2018," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Minggu (4/2).
Nyono merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Petahana itu maju bersama Subaidi Muhtar, yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, PKB, PAN, dan NasDem.
Tak berbeda jauh dengan Nyono, Marianus diduga juga menggunakan uang suap untuk kepentingan Pilkada serentak 2018. Dia diduga menerima suap Rp4,1 miliar dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhemus Iwan Ulumbu.
Uang suap itu ditenggarai terkait proyek-proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), senilai Rp54 miliar.
KPK menduga uang yang diterima Marianus secara bertahap itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye di Pemilihan Gubernur NTT 2018.
Marianus maju sebagai calon gubernur NTT 2018-2023 berpasangan dengan Emilia J Nomleni. Mereka diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi kami iya. Prediksi dari tim kami kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2).
Wanti-Wanti KPK
Kejadian yang menimpa Nyono dan Marianus menjadi alarm bagi para kepala daerah yang kembali maju. Sebab bukan tak mungkin, operasi senyap KPK menjadi mimpi buruk bagi mereka yang 'mengulangi' perbuatan yang dilakukan Nyono dan Marianus.
Hal itu bukan tanpa alasan, sebab Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah mewanti-wanti, pihaknya akan terus menangkap penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap, termasuk kepala daerah. Meski begitu, Saut membantah bila KPK secara khusus mengincar kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada serentak 2018.
"KPK akan kerja terus sesuai kewenangan KPK," kata Saut kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).
Menurut Saut, yang menjadi fokus lembaga antirasuah ini, yakni perilaku transaksional calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018. Praktik suap untuk modal kampanye itu membuat kualitas pesta demokrasi di Indonesia tak kunjung baik.
"Artinya KPK tidak fokus pada seseorang calon, tapi pada perilaku transaksionalnya yang membuat pilkada tidak berkualitas," tuturnya.
Pada Pilkada serentak 2018 tak sedikit calon kepala daerah merupakan petahana. Sebut saja Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan beberapa calon petahana lainnya. (osc/gil)
Dari hasil pemeriksaan, terungkap praktik suap itu disinyalir digunakan untuk modal mengikuti pilkada di daerahnya masing-masing.
Nyono diduga menerima suap dari hasil pungutan liar (pungli) terhadap dana kapitasi Rp434 juta di 34 puskesmas, yang dikumpulkan sejak Juni 2016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uang itu dikumpulkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Jombang Inna Silestyanti --demi mengamankan jabatan definitif. Inna memberikan uang kepada Nyono sebesar Rp200 pada Desember lalu.
Kemudian Inna kembali memberikan uang kepada Nyono sebesar Rp75 juta pada awal Februari ini. Uang sekitar Rp50 juta disinyalir untuk kepentingan kampanye Nyono yang maju pada Pilkada Jombang 2018.
"Diduga uang sebesar Rp50 juta dari pemberian terakhir itu digunakan NSW untuk mengiklan di media lokal Jombang untuk rencana maju dalam Pilkada Jombang 2018," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Minggu (4/2).
Nyono merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Petahana itu maju bersama Subaidi Muhtar, yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, PKB, PAN, dan NasDem.
Tak berbeda jauh dengan Nyono, Marianus diduga juga menggunakan uang suap untuk kepentingan Pilkada serentak 2018. Dia diduga menerima suap Rp4,1 miliar dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhemus Iwan Ulumbu.
Uang suap itu ditenggarai terkait proyek-proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), senilai Rp54 miliar.
KPK menduga uang yang diterima Marianus secara bertahap itu akan digunakan untuk kepentingan kampanye di Pemilihan Gubernur NTT 2018.
Marianus maju sebagai calon gubernur NTT 2018-2023 berpasangan dengan Emilia J Nomleni. Mereka diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye, prediksi kami iya. Prediksi dari tim kami kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2).
Wanti-Wanti KPK
Kejadian yang menimpa Nyono dan Marianus menjadi alarm bagi para kepala daerah yang kembali maju. Sebab bukan tak mungkin, operasi senyap KPK menjadi mimpi buruk bagi mereka yang 'mengulangi' perbuatan yang dilakukan Nyono dan Marianus.
Hal itu bukan tanpa alasan, sebab Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah mewanti-wanti, pihaknya akan terus menangkap penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap, termasuk kepala daerah. Meski begitu, Saut membantah bila KPK secara khusus mengincar kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada serentak 2018.
"KPK akan kerja terus sesuai kewenangan KPK," kata Saut kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).
Menurut Saut, yang menjadi fokus lembaga antirasuah ini, yakni perilaku transaksional calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018. Praktik suap untuk modal kampanye itu membuat kualitas pesta demokrasi di Indonesia tak kunjung baik.
"Artinya KPK tidak fokus pada seseorang calon, tapi pada perilaku transaksionalnya yang membuat pilkada tidak berkualitas," tuturnya.
Pada Pilkada serentak 2018 tak sedikit calon kepala daerah merupakan petahana. Sebut saja Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan beberapa calon petahana lainnya. (osc/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK