Mekeng Sebut Kesaksian Nazaruddin soal e-KTP Cuma Khayalan

Feri Agus, CNN Indonesia | Senin, 19/02/2018 16:14 WIB
Mekeng Sebut Kesaksian Nazaruddin soal e-KTP Cuma Khayalan Mantan politisi Demokrat Nazarudin (kiri), politikus PDIP Arif Wibowo (tengah) dan politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng (kanan), saat menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2). Mekeng dan Nazaruddin saling bantah terkait sumber dana proyek e-KTP.(Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng menuding kesaksian soal sumber dana proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dari dana optimalisasi sebagai khayalan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Saya tahu karena hadir setiap saat [dalam rapat badan Anggaran DPR]. [Kesaksian] ini hanya khayalan Nazaruddin," kata Mekeng, saat bersaksi untuk terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/2).

Hal tersebut dikatakannya saat beradu kesaksian dengan Nazaruddin di sidang Tipikor Jakarta. Keduanya saling bantah dan berdebat terkait sumber awal anggaran proyek pengadaan e-KTP.


Mekeng dan Nazaruddin ketika proyek e-KTP bergulir sama-sama menjadi anggota Banggar DPR. Mekeng, saat itu, sebagai Ketua Banggar, sementara Nazaruddin duduk sebagai anggota Banggar.

Mekeng mengatakan, sejak awal memimpin Banggar pihaknya tak pernah membahas anggaran proyek pengadaan e-KTP secara khusus dan rinci. Menurut dia, anggaran proyek e-KTP dibahas di Komisi II DPR, setelah itu bersama anggaran program lain baru diajukan ke Banggar.

"Di dalam Banggar tidak pernah ada pembahasan e-KTP," tepisnya.

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2).Terdakwa kasus korupsi e-KTP sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/2). (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Anggota majelis hakim kemudian mengonfirmasi Mekeng soal sumber anggaran proyek e-KTP yang menggunakan dana optimalisasi sebagaimana disampaikan Nazaruddin di awal sidang.

Mekeng menyatakan proyek e-KTP tak pernah menggunakan dana optimalisasi lantaran telah diajukan Kementerian Dalam Negeri melalui RAPBN.

"Tidak benar yang mulia, menggunakan dana optimalisasi, e-KTP itu program yang sudah diajukan oleu pemerintah melalui RAPBN. Dan sudah merupakan program multiyears," kata Mekeng.

Hakim tak langsung puas dengan jawaban Mekeng. Dia kembali menegaskan soal kebenaran pernyataan Mekeng tersebut. Pasalnya, pada awal persidangan Nazaruddin menyebut anggaran awal proyek e-KTP menggunakan dana optimalisasi.

"Tadi saksi dengar sendiri (Nazaruddin) bilang dana optimalisasi?" tanya hakim.

"Dia (Nazaruddin) tidak pernah hadir dalam rapat Badan Anggaran, itu hanya khayalan dia," timpal Mekeng.

Tak terima disebut berkhayal oleh Mekeng, Nazaruddin mengatakan justru politikus Golkar tersebut yang tak mengingat pembahasan di Banggar DPR soal proyek e-KTP.

"Yang mulia di situ mungkin pak Mekeng enggak ngerti, bahwa untuk anggaran awalan itu (proyek e-KTP menggunakan) anggaran optimalisasi, baru anggaran tahun kedua, ketiga (ada di APBN)," kata Nazaruddin.

"Jadi anggaran awal itu anggaran 2011?" tanya hakim menegaskan.

"Iya yg mulia, jadi anggaran awal itu diambil dari anggaran optimalisasi, kan waktu bang Mekeng diperiksa bisa dilihat dokumen, anggaran awal itu tahun pertama, optimalisasi. Anggaran tahun kedua, ketiga memang otomatis teranggarkan," timpal Nazaruddin.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah), di Jakarta, 2016. Ia pernah mengungkap soal sumber dana proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 2017. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah), di Jakarta, 2016. Ia pernah mengungkap soal sumber dana proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 2017.(Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Mekeng keberatan dengan kesaksian Nazaruddin. Dia menegaskan sejak kepemimpinannya di Banggar, tak ada optimalisasi untuk proyek pengadaan e-KTP. Mekeng yakin lantaran Nazaruddin tak pernah hadir dalam pembahasan di Banggar.

"(Saya) yakin karena Nazaruddin tidak pernah hadir di dalam pembahasan," tutur Mekeng.

"Mungkin pak Mekeng aja tak lihat," timpal Nazaruddin.

"Saya tahu karena hadir setiap saat. Ini hanya khayalan Nazaruddin," ucap Mekeng, merespons Nazaruddin.

Mekeng lantas mengatakan bahwa keputusan penggunaan anggaran proyek e-KTP dengan skema multi-years telah diputuskan sejak April 2010. Surat tersebut telah diterima DPR dari Menteri Keuangan ketika itu.

"Yang mulia anggaran multiyears sudah diketok April 2010. Jadi surat itu sudah ada dari Menteri Keuangan," jelas Mekeng.

"Yang mulia surat multiyears-nya itu baru ditandatangani Menteri Keuangan itu Desember 2010," timpal Nazaruddin kembali.

Setelah terjadi adu argumen, ketua majelis hakim Yanto menengahinya. Yanto meminta Mekeng dan Nazaruddin saling memberikan bantahan setelah keduanya selesai memberikan keterangan.

"Nanti selesai dulu beri keterangan, baru ditanggapi. Jadi tidak saut sautan, kaya pasar," kata hakim Yanto.

Dalam surat dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong, anggaran proyek e-KTP menggunakan skema pembiayaan multi-years setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo, pada 21 Desember 2010 meminta izin proyek e-KTP menggunakan multi-years.

Kemudian, pada 17 Februari 2011, menanggapi surat Gamawan, Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomon membalas surat tersebut yang pada pokoknya memberikan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan kontrak tahun jamak atau multi-years dalam pelaksanaan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun.

Saat bersaksi di sidang Tipikor Jakarta, Kamis (30/3/2017), Gubernur BI Agus Martowarodojo, yang merupakan Menkeu saat proyek e-KTP itu berlangsung, mengaku bahwa ada dana optimalisasi dalam proyek tersebut.

Menurut dia, Kemendagri awalnya mengajukan anggaran multiyears. Kemenkeu menolak karena anggaran semacam itu tak dibolehkan. Kemendagri kembali mengajukan proyek dalam skema pembayaran tahun jamak atau kontrak multiyears. Kemenkeu menyetujuinya.

Rinciannya, kata Agus, Rp 1 triliun melalui anggaran di kementerian/lembaga, dan Rp 1,48 triliun yang ada di dana optimalisasi. Alhasil, pagu difinitifnya Rp 2,48 triliun.

Dalam perkembangannya, Kemenkeu menyetujui perpanjangan kontrak yang semula 2011-2012 menjadi 2011-2013. Pada rentang waktu tersebut terdapat peningkatan jumlah anggaran yang semula Rp2,48 triliun menjadi Rp5,9 triliun.

(arh)