PKS Minta Polisi Tangkap Pemasang Spanduk Khilafah

Joko Panji Sasongko & sur | CNN Indonesia
Jumat, 08 Jun 2018 19:22 WIB
Spanduk khilafah Islamiyah dan berlogo PKS di Bekasi disebut Hidayat Nur Wahid sebagai kampanye hitam terkait pilkada di sana.
Spanduk khilafah Islamiyah dan berlogo PKS di Bekasi disebut Hidayat Nur Wahid sebagai kampanye hitam terkait pilkada di sana. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai spanduk Khilafah Islamiah dengan logo PKS merupakan kampanye hitam dan fitnah terhadap partainya menjelang pemilu. Menurut dia, kepolisian harus segera mengusut pemasangan spanduk tersebut agar pemilu berjalan dengan aman.

"Saya berharap polisi untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas siapa yang memfitnah PKS dengan membuat spanduk semacam itu," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/6).

Hidayat menegaskan PKS bukan merupakan partai yang berideologi khilafah. PKS diklaim berkomitmen terhadap NKRI dan Pancasila.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia berkata hingga saat ini PKS terus berupaya membuktikan komitmennya terhadap NKRI dan Pancasila lewat sejumlah kebijakan partainya.

Karena itu, ia menilai pemasangan spanduk itu merupakan tudingan terhadap PKS terkait dengan kepentingan pemilu yang berlangsung di lokasi tersebut.

"Kami sudah kenyang dengan fitnah semacam itu dan kami menegaskan posisi PKS jelas. PKS bersama dengan NKRI dan PKS tidak pernah dipermasalahkan oleh negara karena sikap-sikap politiknya," ujarnya.

Di Kota Bekasi, kader PKS Nur Supriyanto terdaftar sebagai calon Wali Kota Bekasi. Ia berdampingan dengan politisi Gerindra Adhy Firdaus.

Sebelumnya, spanduk bertulis 'Khilafah Islamiyah' dan berlogo PKS terpasang di jembatan layang Jalan Lingkar Timur Jatiasih dan jembatan layang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi.

Kepolisian sudah mencopot spanduk tersebut. Namun, hingga kini Kepolisian belum dapat menangkap pihak yang memasang spanduk tersebut. (osc)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER