Pemprov DKI Belum Bisa Tentukan Nasib Pulau Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku belum bisa menentukan nasib pulau-pulau yang masuk dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta Saefullah mengatakan timnya baru memulai pembahasan terkait status 17 pulau reklamasi.

Lihat juga: Amien Rais: Reklamasi Melanggar Nurani Kebangsaan

"Kita baru rapat-rapat inventarisasi. Ya, ditanya ini Pulau A ngapain, Pulau B ngapain. Kita lagi cocokkan antara kondisi lapangan dengan kondisi administrasi kita," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Senin (2/7).

BKP Pantura, ucap Saefullah, juga belum bisa menyimpulkan hasil dari rapat-rapat tersebut. Namun Saefullah menegaskan reklamasi akan dihentikan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Yang jelas statement Pak Gubernur bahwa reklamasi disetop, ya. Nanti bagaimana-bagaimananya kita lihat tergantung dari pembahasan," tuturnya.

Lihat juga: Anies: Yang Bilang Reklamasi Dilanjutkan Berimajinasi

Anies telah menyegel 932 bangunan di Pulau C dan Pulau D pada Senin (11/6). Aksi itu disertai oleh penerbitan Pergub 58 Tahun 2018 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta Anies pada 7 Juni 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan di pulau-pulau tersebut sebelum ada peraturan daerah terkait tata ruang dan wilayah pulau reklamasi.

Dengan demikian, nasib dari 932 bangunan yang disegel akan ditentukan setelah raperda selesai.

Lihat juga: Pemprov DKI Tegaskan Pergub Badan Reklamasi Tak Cacat Hukum

"Harus ada rencana tata ruang, rencana wilayah, baru bisa mengeluarkan izin," kata Anies disela-sela kunjungannya ke Stasiun Pasar Senen, Minggu (10/6). (wis/gil)