Tak Sepakat soal Tarif, Alasan Operator Ogah Gabung OK OTrip

SAH, CNN Indonesia | Selasa, 17/07/2018 11:22 WIB
Pemilik angkutan umum membeberkan tarif yang ditentukan pemprov DKI dalam program OK OTrip terlalu rendah dan bisa menurunkan pendapatan supir. Uji coba program OK OTrip kembali diperpanjang. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang masa uji coba One Karcis One Trip (OK OTrip) hingga pertengahan Agustus mendatang. Dengan ini Pemprov DKI tercatat telah memperpanjang program ini sebanyak dua kali sejak 15 Januari 2018 lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui alasan untuk memperpanjang masa uji coba OK OTrip adalah karena belum berhasil menggaet operator bus kecil untuk bergabung.

Dari 11 operator, Sandi hanya mampu menggaet dua operator bus kecil untuk bergabung dalam program yang menjadi janji kampanyenya ini. Meski diperpanjang sebulan lagi Sandi pesimistis target 11 operator bakal terpenuhi hingga akhir tahun ini.


"Dari sebelas operator kita ingin dua atau tiga bergabung lagi sehingga dapat 50 persen dari target 11 operator. Dari 30 target trayek ini kita targetkan paling tidak ada 30 hingga 35 persen trayek itu bisa dicapai bulan ini," kata Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (16/7).


Padahal, sejumlah masyarakat pengguna OK OTrip mengaku sangat terbantu dengan program ini. Hadi Sumino (56) warga Bambu Apus, Jakarta Timur mengaku sangat terbantu dengan kehadiran OK OTrip.

Pasalnya angkutan umum di dekat tempat tinggalnya sangat jarang. Semenjak OK 6 jurusan Kampung Rambutan-Pondok Gede beroperasi ia mengaku merasa sangat terbantu.

"Bagus sih ini OK OTrip karena kalau saya mau ke arah Kampung Rambutan dari rumah susah juga enggak ada angkot di daerah rumah saya harus naik ojek online mahal," ujar Hadi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/7).

Dia berharap Pemprov DKI dapat segera merealisasikan program ini dengan penuh sehingga nantinya moda transportasi umum di Jakarta dapat terkoneksi.

Sama halnya dengan Hadi, Rita (60) menilai program OK OTrip perlu dilanjutkan dan dioptimalkan. Dia mengaku merasa lebih aman saat naik angkutan umum karena program Pemprov DKI di bidang transportasi ini.

"Enak ya kita sih seneng, cara naiknya juga gampang, murah lagi, terus aman nyaman dan enggak ngetem," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/7).

Salah satu supir OK OTrip juga menilai program ini perlu untuk diteruskan. Pasalnya penghasilan jauh lebih stabil dibandingkan saat ia masih menjadi supir angkot biasa.

"Perlu, lah, ini perlu dilanjutin, kita juga kan sebenarnya lebih enak kalau nyupir ini kan digaji tetap sesuai UMR, sedikit tapi pasti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/7).

Meski telah mendapat berbagai tanggapan, sejumlah pengusaha dan operator bus kecil masih enggan untuk bergabung dalam program ini.

Pemilik angkot dari Koperasi Kolamas, Petrus Tukimin mengatakan operator dan pengusaha bus kecil masih enggan untuk bergabung OK OTrip karena belum sepakat soal tarif.

Menurut dia tarif untuk sejumlah rute perjalanan angkot dan bus kecil yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terlalu rendah dan belum disepakati oleh para pemilik dan operator.

Menurut dia OK OTrip yang berlaku saat ini adalah rute-rute panjang dengan jarak 170 hingga 190 kilometer (km) dan dikenakan tarif yang cukup murah sebesar Rp3.450 per kilometer. Sementara operator dan pemilik angkot yang belum bergabung sampai saat ini semuanya memiliki rute pendek di kisaran 140 kilometer.

"Kalau pemilik dan pengusaha inginnya Rp4.800 per km, sementara berdasarkan kajian dari PT TransJakarta itu Rp3.750 per km cuma jaraknya diperpanjang jadi 170 km sulit jadinya," terangnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/7).

Menurut dia Pemprov DKI tidak bisa memukul rata tarif OK OTrip untuk semua rute. Dia mencontohkan untuk rute Tanah Abang saja jaraknya hanya 140 Km dan penumpangnya cukup padat di sana. Tanpa mengikuti OK OTrip pemilik bisa memperoleh pengasilan yang lebih tinggi.

Namun, apabila pemilik angkot mengikuti OK OTrip dengan tarif Rp3.750 per km niscaya pendapatan mereka akan terjun cukup jauh.

"Kalau yang rute panjang sih mereka senang dikasih OK OTrip kayak misalnya Kampung Rambutan-Pondok Gede, kan, sepi itu yang tadinya sehari katakan lah setoran bisa Rp100.000 jadi Rp150.000 per mobil. Tapi kalau yang rute pendek biasanya mereka dapat Rp200.000 untuk sekali setoran itu kan turunnya jauh banget," ujarnya.

Pria yang menjabat sebagai Dewan Pembina Unit Organda Angkutan Lingkungan DKI Jakarta ini mengatakan Pemprov DKI perlu diskusi dan mencari jalan tengah untuk kesepakatan tarif. Pihaknya juga sudah menghubungi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melakukan kajian mengenain tarif ini.

"Menurut saya kalau Rp4.200 itu bisa lah pemilik sama pengusaha pasti pada mau ikut, kalau saya pribadi sih mau ikut coba kalau tarifnya segitu, toh namanya uji coba," katanya.

Selain itu, menurut dia sebagian kecil supir angkot di trayek-trayek yang penuh penumpang juga masih belum setuju. Pasalnya, kata Petrus supir angkot di trayek-trayek 'gemuk' dapat menerima penghasilan lebih dari gaji yang ditawarkan oleh OK OTrip.

"Supir udah setuju, tapi kalau yang di trayek gemuk pada ngeluh enggak mau katanya digaji UMR (Rp3,6 juta) biasa dapat lebih ada tapi sedikit," pungkasnya.


Sopir Keluhkan Lokasi Titik Berhenti 

Sementara itu, para sopir OK OTrip mengeluhkan lokasi titik berhenti angkutannya terutama di jalur OK 6 trayek Kampung Rambutan-Pondok Gede.

Pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (17/7) lokasi pemberhentian OK 6 seringkali ditempatkan di lokasi-lokasi rawan macet seperti di pertigaan atau di depan gang tempat mobil atau motor keluar.

Muhammad Ichwan (56), seorang sopir Angkot OK 6 mengatakan pemberhentian OK OTrip yang ditempatkan di dekat pertigaan atau depan gang sangat berpotensi membuat lalu lintas macet.

"Ini kan kalau di dekat gang macet orang juga sulit naik dan turunnya," ujar dia.

Ichwan juga menilai plang 'bus stop' jumlahnya terlalu sedikit sehingga tak jarang penumpang naik dan turun di sembarang tempat.

Kata Ichwan, hal itu membuat sopir kebingungan. Banyak penumpang yang naik dan turun bukan pada tempatnya, padahal demi pelayanan seharusnya Angkot berhenti di titik-titik pemberhentian yang telah ditentukan.

"Penumpang kan yang enggak ngerti kadang ngacung-ngacungin saja kartunya untuk minta naik, kita mau nolak juga gimana," ujar dia.

Lokasi pemberhentian yang tidak jelas ini, kata Ichwan juga menimbulkan masalah lain antar supir OK OTrip dan angkot konvesional yang memiliki trayek sama.

"Kadang kita suka ditegur juga sama sopir angkot yang bukan OK OTrip karena berhenti bukan di bus stop," katanya.

Selain permasalahan lokasi pemberhentian, Ichwan mengeluhkan kurangnya sosialisasi dari Pemprov DKI terkait OK OTrip.

Meski sudah banyak yang menggunakan, tak jarang juga, kata dia banyak penumpang yang salah naik karena belum tahu mobil yang dibawanya adalah angkot OK OTrip.

"Ini mungkin sosialisasinya harus besar-besaran ya biar masyarakat pada tahu dan banyak yang make soalnya program ini bagus. Mungkin stiker sama penanda di angkotnya juga bisa digedein biar penumpang enggak bingung," ujarnya.

(DAL)