Empat Tahun Jokowi-JK

Kuasa Jokowi dan di Bawah Bendera 'Keamanan' Polri

tim, CNN Indonesia | Jumat, 19/10/2018 09:15 WIB
Kuasa Jokowi dan di Bawah Bendera 'Keamanan' Polri Presiden Jokowi-Kapolri Tito Karnavian. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lewat Nawacita, Presiden Joko Widodo berjanji akan menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Namun di tahun keempat era kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla (JK), kebijakan keamanan Jokowi lewat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai hanya manis di mulut saja.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS) Bambang Rukminto mengatakan kebijakan Jokowi dan Polri terkait keamanan masih basa-basi.

"Tak ada perubahan substansial yang berarti. Kalau ukuran aman itu, parameternya enggak tunggal. Bukan soal naik atau turunnya angka kriminalitas saja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/10).


Alih-alih membuat rasa aman, Bambang menyoroti dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri yang masih sekedar heboh di awal saja dan tidak efektif. 


"Jadi, intinya adalah pengawasan internal itu tak akan efektif tanpa melibatkan peran serta eksternal yakni masyarakat," imbuh Bambang.

Minimnya Polri melibatkan masyarakat, kata Bambang, terlihat dalam kasus presenter Augie Fantinus yang beberapa waktu lalu dinyatakan sebagai tersangka ujaran kebencian lantaran dijerat UU ITE.

Augie saat itu mengunggah video yang isinya menunjukkan polisi membawa tiket-tiket pertandingan Asian Para Games 2018 di Gelora Bung Karno, Senayan. Augie yang mengira oknum polisi tersebut menjadi calo mengunggah video itu ke akun sosial medianya.

Kepolisian Belum Adil, Janji 'Aman' Jokowi Belum Bisa OptimalAugie Fantinus ditahan Polri karena dianggap menyebar kabar hoaks soal Polri. (Screenshot via instagram (@augiefantinus))

Kasus itu disebut Bambang sebagai wujud kekonyolan dan arogansi kepolisian yang seperti tidak menyadari perubahan teknologi yang menempatkan masyarakat medsos atau netizen sebagai pengawas.

"Alih-alih membangun partisipasi publik, polisi dalam kasus Augie itu malah mengebiri kritik publik," ucapnya.

Prestasi Polisi

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai Polri telah melakukan upaya yang berhasil dalam pemberantasan terorisme. Polri telah menggagalkan dan menangkap jaringan teroris yang mengganggu keamanan negara di beberapa daerah.

Selain terorisme, Polri juga dinilai berprestasi mampu membongkar sindikat vaksin palsu, sindikat uang palsu, sindikat penyebar kebencian, dan sindikat penipu jamaah Umroh First Travel.

Poengky juga mengutip data yang dirilis Mabes Polri pada akhir tahun 2017 di mana jumlah kejahatan yang berhasil ditangani Polri mengalami penurunan sebanyak 23 persen, yaitu jika pada tahun 2016 mencapai 380.826 kasus menjadi 291.748 kasus.

Kepolisian Belum Adil, Janji 'Aman' Jokowi Belum Bisa OptimalKomisioner Kompolnas Poengky mengklaim kinerja Polri di bawah rezim Jokowi membaik. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

Sementara untuk masalah salah tangkap, maupun penembakan orang-orang diduga begal sebelum dan selama Asian Games 2018 disebut Poengky masih dalam proses klarifikasi pada Polda Metro Jaya.

Penembakan itu sebelumnya menuai kritik pegiat HAM karena diduga dilakukan di luar prosedur hukum. Poengky mengakui bahwa memang masih ada arogansi kekuatan maupun senjata yang kerap dilakukan oleh oknum polisi.

Namun hal itu sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan itu polisi boleh menembak jika ada perlawanan yang dinilai dapat membahayakan nyawa Polisi dan masyarakat.

"Memang masih ada hal-hal yang dikritik masyarakat, antara lain pelayanan buruk, misalnya dengan lambannya penanganan kasus, tindakan kekerasan yang berlebihan, arogansi dan gaya hidup mewah," kata Poengky.


Poengky berdalih bahwa Polri telah memiliki sistem reward and punishment yang berjalan fair yang melibatkan masyarakat. Anggota yang berprestasi disebutnya akan menerima reward sedangkan anggota yang melakukan pelanggaran atau kejahatan akan menerima sanksi etik, disiplin dan pidana.

"Memang masih ada polisi-polisi nakal yang tetap bertindak mewarisi cara-cara Polisi di masa Orde Baru yang menggunakan kekerasan, arogan dan meminta uang suap, tetapi dengan semakin banyaknya pengawasan dan semakin kritisnya masyarakat terhadap Polri, maka tindakan-tindakan penyimpangan tersebut dapat diproses hukum," jawabnya.

Pihaknya berharap prestasi Polri akan semakin ditingkatkan dan kesalahan serta kekurangan Polri yang ada agar dapat segera diperbaiki.


Profesionalitas Polri Dipertanyakan

Pengamat kepolisian dan militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi melihat adanya kelambanan dalam penyelesaian kasus tertentu oleh Polri. Sementara, ada pula kasus yang terkesan ditangani dengan sangat cepat, bahkan reaktif.

"Polri yang reaktif dan pilih-pilih kasus menggerus citra profesionalnya. Profesionalitas tanpa menjaga rasa keadilan, tentu juga tak membawa maslahat untuk masyarakat," ujar Khairul kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Khairul, Polri yang seringkali bertindak reaktif mengurangi kecermatan dan kehati-hatian mereka dalam bertugas. Hal inilah yang menurutnya wajib dijadikan dievaluasi penting di Polri. Dalam hal ini, Khairul menyoroti beda penanganan Polri menangani kasus kabar hoaks Ratna Sarumpaet dan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Meskipun bisa jadi itu bukan sebuah desain kebijakan, namun pada akhirnya merugikan citra Polri dan makin membuatnya berjarak dengan masyarakat yang mestinya adalah mitra," katanya.

Kepolisian Belum Adil, Janji 'Aman' Jokowi Belum Bisa OptimalProfesionalitas Polri disebut ada ditangan Kapolri Tito Karnavian. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Khairul menyebut kunci evaluasi ini berada di tangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai pemegang komando. Dalam hal ini, Presiden Jokowi juga harus meminta Kapolri memenuhi unsur keadilan masyarakat dalam setiap penanganan kasus hukum.

"Pembentukan citra tak reaktif, harus dimulai dari Kapolri dan diarahkan oleh Presiden agar berlaku adil. Karena Presiden itu atasannya," ujarnya.

Khairul menilai pemerintah masih bisa mengoptimalkan profesionalitas Polri dengan merevisi UU Kepolisian RI Nomor 2/2002 yang saat ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). UU tersebut dinilainya sudah terlalu tua dan tak relevan dengan perubahan zaman, salah satunya mengenai peran-peran Polri agar mereka lebih berani bertindak.

Kepolisian Belum Adil, Janji 'Aman' Jokowi Belum Bisa OptimalFoto: CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor

Menanggapi hal itu, Poengky menganggap bahwa pengungkapan kasus Ratna merupakan prestasi terbaru Polri lantaran kasus ini telah menyebabkan kegemparan dan keresahan publik, di tengah-tengah duka atas terjadinya bencana alam di Sulawesi Tengah.

"Kebohongan Ratna Sarumpaet ini membuat beberapa tokoh penting dan petinggi partai pendukungnya yang akan berkontestasi dalam pilpres 2019 terpaksa harus diperiksa pihak kepolisian dalam kapasitas sebagai saksi," imbuhnya.

Poengky juga mengklaim netralitas Polri saat ini patut diapresiasi di tengah suhu politik global dan nasional. Kompolnas menilai Polri sudah sigap menangkap dan memproses para pemain politik yang berniat melakukan makar di tengah hiruk-pikuk Pilkada DKI 2017 lalu.

"Polri juga mampu melindungi masyarakat dari ancaman pemecah-belahan masyarakat melalui cara-cara ujaran kebencian baik yang dilakukan langsung maupun melalui media sosial, dengan cara menangkap para pelakunya," lanjutnya.

(DAL/DAL)