Suara Lurah Jakarta Sambut Dana Kelurahan Rezim Jokowi
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 23 Okt 2018 08:30 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihaknya masih kesulitan untuk merealisasikan dana kelurahan karena berdasarkan pasal 230 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dana yang dialokasikan ke kelurahan harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini berbeda dengan Dana Desa. Ia mengatakan, secara hukum penyaluran dana desa didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan dasar hukum tersebut Kemenkeu bisa menyediakan pos anggaran dengan mekanisme penyalurannya sendiri.
Menurut Mardiasmo masalah terkait payung hukum dana kelurahan bisa diatasi bila pemerintah mengajak legislatif untuk membuat UU Kelurahan. Hanya saja, membuat uu tersebut makan waktu lama. Ia juga mengatakan bahwa Kemenkeu akan mengkaji produk hukum lain yang bisa mendukung penyaluran Dana Kelurahan tahun depan.
"Kalau UU kan terlalu lama. Tentu kami akan melihat Peraturan Pemerintah (PP) yang ada sekarang ini, atau kebijakan lainnya. Kami baru akan rapatkan semuanya agar semua menyeluruh agar segalanya tidak parsial,"kataMardiasmo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/10).
Di satu sisi, pada akhir pekan lalu, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui kebutuhan atas dana kelurahan adalah salah satu curhatan pihaknya kala beraudiensi dengan Presiden Jokowi.
"Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat," kata Bima seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).
Bima menceritakan, pada momen curhat dengan presiden tersebut, dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditunjuk sebagai juru bicara mewakili anggota Apeksi.
Bima mengatakan para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Atas dasar itu, sambungnya, perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengelola tren urbanisasi dengan baik.
"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," katanya.
Lebih lanjut, Bima mengatakan setelah mendengarkancurhatan dari para wali kota, presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.
(fhr/kid)
Hal ini berbeda dengan Dana Desa. Ia mengatakan, secara hukum penyaluran dana desa didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan dasar hukum tersebut Kemenkeu bisa menyediakan pos anggaran dengan mekanisme penyalurannya sendiri.
Menurut Mardiasmo masalah terkait payung hukum dana kelurahan bisa diatasi bila pemerintah mengajak legislatif untuk membuat UU Kelurahan. Hanya saja, membuat uu tersebut makan waktu lama. Ia juga mengatakan bahwa Kemenkeu akan mengkaji produk hukum lain yang bisa mendukung penyaluran Dana Kelurahan tahun depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada pertemuan antara presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat," kata Bima seperti dikutip dari Antara, Minggu (21/10).
Bima mengatakan para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Atas dasar itu, sambungnya, perlu penambahan daya agar para pemerintah kota bisa mengelola tren urbanisasi dengan baik.
"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," katanya.
Lebih lanjut, Bima mengatakan setelah mendengarkancurhatan dari para wali kota, presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK