Kapolri: 1 Juli 1946 Bukan Hari Lahir Polri

CNN Indonesia | Rabu, 14/11/2018 12:01 WIB
Kapolri: 1 Juli 1946 Bukan Hari Lahir Polri Kapolri Tito Karnavian, di Jakarta, beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan 1 Juli 1946 bukan merupakan hari lahirnya institusi Polri.

Menurutnya, tanggal yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara tersebut merupakan hari di mana Polri dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri.

"1 Juli 1946 bukan hari lahirnya Polri. 1 Juli yang setiap hari kita peringati Hari Bhayangkara adalah ketika Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kementerian tersendiri. Tapi lahirnya Polri sendiri sudah lebih dulu dari 1 Juli 1946," kata Tito saat memberikan amanat dalam upacara HUT ke-73 Brigade Mobil (Brimob) Polri di Hanggar Gegana, Markas Korps Brimob, Depok, Jawa Bara pada Rabu (14/11).


Momentum terpenting dari Brimob dan Polri, lanjutnya, terjadi pada 21 Agustus 1945 atau empat hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, Tito berkata, pemimpin Brimob yang ada di Surabaya Inspektur Satu M Yasin mendeklarasikan Brimob adalah bagian dari Polri.

"Brimob saat itu satu-satunya pasukan yang memiliki kemampuan terlatih dan persenjataan terlengkap karena merupakan pasukan dari zaman Jepang," ucapnya.

Lebih dari itu, Tito menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajarannya yang berada di Brimob. Salah satunya, terkait antisipasi di tahun politik terutama di masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Jenderal bintang empat itu mengigatkan bahwa potensi konflik bisa muncul ketika dan setelah penghitungan suara, bukan hanya di masa kampanye atau pencoblosan saja.

"Pengamanan harus dilakukan hingga pascapenghitungan," kata Tito.

Tito pun meminta agar kekuatan Brimob termasuk di wilayah untuk siap siaga menghadapi kondisi kritis. Dia menerangkan, kondisi darurat bukan hanya akibat konflik saat pergelaran politik tetapi juga bencana alam yang akan mempengaruhi jalannya agenda politik.

Menurutnya, Brimob merupakan pasukan yang menjadi andalan Polri dalam menangani kondisi kritis, demontrasi, hingga bencana alam.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga meminta jajarannya di Brimob dan satuan untuk terus bersikap displin. Dia mengingatkan, Polri diarahkan menjaga polisi yang bernuansa sipil dan dekat dengan masyarakat sejak dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 2000 silam.

"Meskipun berwarna paramiliter Brimob membawa nuansa sipil yaitu mendekatkan diri kepada masyarakat," tandas Tito.

(mts/arh)