TKN Minta Kubu Prabowo-Sandi Setop Politisasi 'Budek-Buta'

Jakarta, CNN Indonesia -- TKN Joko Widodo-Maruf Amin meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mempolitisasi kaum difabel. Hal itu terkait dengan sejumlah respons kubu Prabowo-Sandiaga atas istilah buta dan budek yang diucapkan Ma'ruf.

"Kami sangat menyayangkan ada politisasi terhadap kaum difabel," ujar Hasto di Rumah Cemara, Jakarta, Rabu (14/11).

Hasto menegaskan, pihaknya sama sekali tidak berniat mendiskreditkan kaum difabel. Sebab, Jokowi dalam pembukaan Asian Para Games memberikan semangat bahwa kaum difabel dapat mengharumkan nama bangsa.

Lihat juga: Tim Prabowo Sebut Tanpa Minta Maaf, Politik Penuh Keangkuhan

Bahkan, ia menyebut Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden telah menginstruksikan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kaum difabel, terutama kebijakan di ruang publik.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan kata buta dan budek yang dimaksud Ma'ruf adalah sebuah kritik di dalam dinamika politik Indonesia saat ini. Ia berkata Ma'ruf melihat ada politisi yang tidak menjadikan tuntunan mata hati dan nurani hanya untuk kekuasaan.

"Sehingga itu adalah sebenarnya sebagai sebuah kritik. Ketika ada pihak-pihak yang memobilisasi ini dengan demo dan sebagainya, bagi kami itu justru merupakan bagi mereka yang seharusnya kita berikan semangat agar disability betul-betul menjadi ability itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Ma'ruf menyatakan hanya orang budek dan buta yang mengkritik perkembangan pembangunan yang dikerjakan Jokowi selaku presiden.

Lihat juga: TKN: Pemimpin Tidak 'Grasak-grusuk', Sebentar-sebentar Maaf

"Orang yang sehat pasti dapat melihat dengan jelas prestasi yang telah ditorehkan oleh Pak Jokowi, kecuali orang-orang yang budek saja yang tak mau mengetahui informasi, kecuali orang yang buta saja yang tidak bisa melihat kenyataan," ujar Ma'ruf dalam peresmian dan deklarasi relawan di Cempaka Putih, Jakarta, Sabtu (10/11).

Usai pernyataan itu, sekelompok penyandang tunanetra menggelar unjuk rasa memprotes ucapan Ma'ruf. Mantan Rais Am PBNU itu juga diberi tenggat waktu sepuluh hari oleh Forum Disabilitas Jawa Barat untuk meminta maaf.

Waketum Gerindra Fadli Zon menilai pernyataan Ma'ruf sealiran dengan pernyatan Jokowi soal politik genderuwo dan sontoloyo. (panji/ain)