Kisruh Pemilu Luar Negeri Jadi Sorotan Tim Jokowi dan Prabowo
CNN Indonesia
Senin, 15 Apr 2019 19:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mendesak KPU dan Bawaslu bergerak cepat menindaklanjuti kericuhan proses pemungutan suara di sejumlah negara. Tindakan cepat dibutuhkan agar hal serupa tak terjadi di tempat lain. TKN ingin agar proses investigasi dibuka kepada publik.
"Harus dibuka secara publik. Karena ini proses demonstrasi secara transparan, harus jujur dan adil, karena tidak mungkin kita melahirkan sebuah hasil demokrasi dengan proses yang tidak baik," ujar Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq saat di temui di Jakarta Pusat, Senin (15/4).
Ia kemudian menegaskan agar hak pilih para warga negara Indonesia di luar negeri benar-benar terpenuhi. Jangan sampai WNI yang sudah datang ke TPS menunggu terlalu lama untuk menggunakan hak pilihnya.
Ia juga mengingatkan jangan sampai WNI yang tidak memenuhi syarat ikut berpartisipasi. Maman menegaskan TKN mendorong semua pihak untuk tidak melakukan kecurangan dan agar kekisruhan tersebut tidak bertujuan untuk mendelegitimasi KPU.
"Kita berhadap enggak ada chaos. Siapa pun yang melakukan itu sangat berkhianat terhadap demokrasi," ujar dia.
Proses pemungutan suara di sejumlah negara mengalami berbagai kendala dan diwarnai protes. Kekisruhan terjadi salah satunya di Malaysia menyusul kasus tercoblosnya surat suara untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. Kisruh juga terjadi di Sidney, Australia, Belanda serta 0di Hong Kong.
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menilai kejadian seperti di Malaysia memalukan. Kisruh itu disebut Ferry membuat negara lain melihat bagaimana proses demokrasi berjalan di Indonesia.
"Di luar negeri sejak kejadian di Malaysia kita sudah warning karena itu memalukan, karena itu kan cermin atau etalase negara kita dalam berdemokrasi dan dilihat oleh negara lain," kata Ferry di tempat yang sama.
Ia juga meminta agar semua hak suara semua WNI terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak sempat memilih seperti terjadi di Sidney. Menurutnya hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Penghilangan hak pilih seorang warga negara itu pelanggaran HAM. Harus diakomodir sepanjang dia penuhi syarat," tuturnya.
Ia pun sepakat dengan Maman agar proses investigasi dilakukan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemungutan suara ulang. (ani/wis)
"Harus dibuka secara publik. Karena ini proses demonstrasi secara transparan, harus jujur dan adil, karena tidak mungkin kita melahirkan sebuah hasil demokrasi dengan proses yang tidak baik," ujar Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq saat di temui di Jakarta Pusat, Senin (15/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita berhadap enggak ada chaos. Siapa pun yang melakukan itu sangat berkhianat terhadap demokrasi," ujar dia.
Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menilai kejadian seperti di Malaysia memalukan. Kisruh itu disebut Ferry membuat negara lain melihat bagaimana proses demokrasi berjalan di Indonesia.
"Di luar negeri sejak kejadian di Malaysia kita sudah warning karena itu memalukan, karena itu kan cermin atau etalase negara kita dalam berdemokrasi dan dilihat oleh negara lain," kata Ferry di tempat yang sama.
Ia juga meminta agar semua hak suara semua WNI terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak sempat memilih seperti terjadi di Sidney. Menurutnya hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia pun sepakat dengan Maman agar proses investigasi dilakukan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemungutan suara ulang. (ani/wis)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK