Catatan Terbaru KPU: 119 Petugas KPPS Meninggal Dunia

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 18:35 WIB
Catatan Terbaru KPU: 119 Petugas KPPS Meninggal Dunia KPU mencatat per Selasa (23/4) petang total ada 119 petugas KPPS meninggal dunia, sementara Bawaslu mencatat di pihaknya ada 33 panwaslu wafat terkait tugasnya menyelenggarakan pemilu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyampaikan catatan termutakhir pihaknya mengenai jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat Pemilu 2019.

Terbaru, kata Viryan, hingga Selasa (23/4) petang tercatat ada 119 orang petugas KPPS meninggal dunia saat bertugas dalam penyelenggaraan pemilu.

"Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang. Sebanyak 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi," kata Viryan saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4).


Sementara itu, secara terpisah Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan ada 33 orang panitia pengawas pemilu (Panwaslu) yang juga gugur saat bertugas.

"Beberapa anggota Bawaslu, 33 orang meninggal dan beberapa sakit, beberapa kecelakaan pelaksanaan tugas," kata Fritz saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/4).


Viryan menyampaikan faktor utama petugas sakit dan meninggal dunia karena kelelahan. Menurutnya petugas kelelahan saat harus melakukan penghitungan pada lima jenis surat suara pemilu sekaligus.

Menurut Viryan sebenarnya sistem menyerentakkan lima jenis pemilu sangat baik bagi sistem presidensial. Namun, beban kerja untuk petugas di lapangan begitu berat.

Oleh karena itu, Viryan menuturkan KPU berencana mengkaji ulang sistem pemilu dengan Komisi II DPR RI dam Pemerintah. KPU pun akan memulai pembahasan pada Oktober 2019 setelah pelantikan jajaran anggota DPR RI.

KPU hendak mengusulkan pemilu serentak dibagi menjadi dua, yakni pemilu lokal dan nasional.

Pemilu lokal berisi pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Sementara pemilu nasional berisi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, dan DPR.

"Perlu kajian lebih dalam, tapi paling tidak sebagai awalan untuk melihat ke depan, ini patut dipertimbangkan," tutur Viryan.

"Cukup sekali pemilu serentak yang seperti ini," ujarnya.

Catatan Terbaru KPU, 119 Petugas KPPS Meninggal DuniaAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara itu di Palembang, Komisioner KPU Sumatera Selatan Hepriadi mengatakan di wilayahnya setidaknya ada enam petugas KPPS dan PPS yang dipastikan meninggal secara medis karena mengalami kelelahan dan penurunan kesehatan saat bertugas.

Untuk keluarga yang ditinggalkan, kata Hepriadi, pihaknya telah mengajukan dana santunan untuk para petugas KPPS tersebut ke KPU RI.

"Kita tidak ada pos anggaran khusus santunan atau pun asuransi. Makanya kami ajukan dulu ke KPU RI, anggarannya seperti apa. Apakah bisa ambil dari pos anggaran lain atau bagaimana, itu nanti ditentukan oleh KPU RI. Yang pasti kami ajukan dulu," ujar dia.

Hepriadi berujar, para petugas KPPs yang meninggal dan sakit tersebut sebelumnya sehat dan bisa menjalanlam tugas dengan baik.

Namun, beban pekerjaan yang berat, bahkan bisa bekerja selama 24 saat penghitungan suara, membuat kondisi kesehatan para petugas merosot dan sebagian berakibat fatal.

"Ini merupakan konsekueksi pemilu legislatif dan presiden digabungkan. Untuk sementara kita sudah kordinasi untuk mengumpulkan sumbangan seadanya dari KPU Kabupaten/kota untuk santunan dan perhargaan kepada mereka yang sudah berjuang untuk demokrasi," ujar dia.

Hari ini Sekretaris Jenderal KPU disebutkan menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan membahas santunan bagi para petugas KPPS yang wafat tersebut.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya telah mengecek soal itu, dan sedang menganalisis soal pos dari APBN yang akan digunakan untuk santunan tersebut.

"Saya sudah mengecek (APBN). Kemungkinan kami bisa mengakomodasi (pemberian santunan) melalui standar biaya yang tidak biasa," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (23/4).

Namun, Sri Mulyani belum bisa membeberkan berapa santunan yang akan diterima pihak keluarga. Sebab saat ini anggarannya masih dihitung.

"Nanti kami melihat berapa kebutuhan dan memutuskan sesuai peraturan perundang-undangan," imbuhnya soal santunan bagi petugas pemilu yang meninggal terkait pelaksanaan tugasnya.


[Gambas:Video CNN] (dhf)