Anies: Hak Warga Mendapatkan Pekerjaan Nanti Kami Tunaikan

CNN Indonesia | Kamis, 06/06/2019 01:01 WIB

Gubernur Anies Baswedan menjamin semua warga negara yang datang ke Jakarta memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berlebaran dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/6). (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di manapun, termasuk Ibu Kota. Usai Lebaran 2019, warga dari daerah lain yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan akan dilayani dengan tangan terbuka.

"Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja," ujar Anies usai mengunjungi rumah dinas Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

Anies tidak mempermasalahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pencari kerja. Menurutnya, KTP hanya soal pencatatan kependudukan belaka. Yang terpenting, bagi Anies, bagaimana menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan.

"Jadi, KTP adalah soal pencatatan kependudukan dan yang kita lakukan nanti adalah pelayanan kependudukan. Ini saya rasa dilakukan di seluruh Indonesia," kata Anies.

Lihat juga:

Anies Prediksi 71 Ribu Orang Pendatang Baru Masuk Jakarta

"Kami ingin mengembalikan pada prinsip bernegara yang benar, bahwa hak-hak dasar warga negara salah satunya untuk mendapat pekerjaan dan hak untuk tercatat kependudukan nanti kami tunaikan di Jakarta tanpa adanya perbedaan," sambungnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan pihaknya membuka pintu lebar bagi warga dari luar Jakarta yang datang ke Ibu Kota pascalebaran. Dia juga menyatakan tidak akan menggalakkan operasi yustisi. Operasi ini biasanya dilakukan untuk pendataan bagi warga yang datang ke Jakarta.

Mantan Mendikbud itu enggan menggunakan kata 'operasi yustisi' yang biasa digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anies mengganti nama 'operasi yustisi' menjadi Pelayanan Bina Kependudukan.

Lihat juga:

Anies Singgung Jejak Jokowi untuk Tolak Operasi Yustisi

"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi, tidak operasi. Dulu Operasi Bina Kependudukan sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5).

Secara umum, Anies mengatakan tak ada bedanya nama yang dulu dengan yang sekarang. Namun, Anies menyatakan pihaknya hanya meminta RT dan RW mencatat warga yang masuk ke Jakarta usai lebaran.

"Kami meminta kepada RT, RW bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," kata Anies.