"Semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja," ujar Anies usai mengunjungi rumah dinas Zulkifli Hasan, di Jakarta Selatan, Rabu (5/6).
Anies tidak mempermasalahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pencari kerja. Menurutnya, KTP hanya soal pencatatan kependudukan belaka. Yang terpenting, bagi Anies, bagaimana menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ingin mengembalikan pada prinsip bernegara yang benar, bahwa hak-hak dasar warga negara salah satunya untuk mendapat pekerjaan dan hak untuk tercatat kependudukan nanti kami tunaikan di Jakarta tanpa adanya perbedaan," sambungnya.
Mantan Mendikbud itu enggan menggunakan kata 'operasi yustisi' yang biasa digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Anies mengganti nama 'operasi yustisi' menjadi Pelayanan Bina Kependudukan.
"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi, tidak operasi. Dulu Operasi Bina Kependudukan sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (31/5).
Secara umum, Anies mengatakan tak ada bedanya nama yang dulu dengan yang sekarang. Namun, Anies menyatakan pihaknya hanya meminta RT dan RW mencatat warga yang masuk ke Jakarta usai lebaran.
"Kami meminta kepada RT, RW bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," kata Anies.
[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)