Polisi Tak Usut @hendraIm, Dukcapil Laporkan Jual Beli Data
CNN Indonesia
Kamis, 01 Agu 2019 18:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri membantah mengusut akun media sosial twitter @hendralm terkait kabar kasus jual beli data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pengusutan justru dilakukan ke sejumlah akun yang telah dilaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai telah menyebarkan hoaks. Namun, tegasnya, laporan itu tidak termasuk akun @hendralm.
"Bukan itu, banyak (akun). Nanti kita ekspos. Sudah berhasil diidentifikasi, kalau sudah nanti kita ekspos," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).
Dedi menjelaskan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melaporkan tentang dugaan tentang penyalahgunaan administrasi kependudukan. Dugaan sementara akun yang dilaporkan itu telah melakukan pencemaran nama baik.
Dedi mengatakan pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi pemilik-pemilik akun yang tengah diusut tersebut. Namun, dia masih enggan menjelaskan secara rinci siapa saja pemilik akun yang dimaksudnya.
"Dugaan sementara, akun tersebut itu adalah pencemaran nama baik terhadap Dirjen Dukcapil terkait dengan masalah konten tersebut. Kemudian sudah didalami dan sudah terindikasi siapa pemilik akun tersebut," tuturnya.
Meski demikian, Dedi mengatakan tak hanya satu akun tetapi banyak akun yang justru menyebarkan hoaks soal jual beli data kependudukan tersebut.
"Ini ternyata banyak, dari hasil identifikasi Direktorat Siber. Bukannya satu orang pemilik akun tersebut, ada beberapa orang yang memang dia menyebarkan konten-konten yang sebagian besar itu adalah hoaks. Data kependudukan itu bisa dijamin oleh Dirjen Dukcapil, tidak bocor," tegasnya.
Sebelumnya, utas cuitan Hendra lewat akun Twitter @hendralm tentang jual beli data NIK dan KK menyita perhatian publik. Hendra membagikan tangkapan layar di grup Facebook Dream Market Official. Pada unggahan itu terlihat ada beberapa orang yang menjajakan jutaan data NIK dan KK.
Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menegaskan pihaknya akan melaporkan hal itu ke kepolisian. Namun berjalannya waktu, isu miring timbul, Kemendagri disebut melaporkan akun @hendralm atas pencemaran nama baik. Kemendagri pun sempat masuk trending topic Twitter pada Rabu (31/7) karena diserang warganet.
Kemendagri Tak Laporkan Akun Media Sosial
Secara terpisah, menanggapi rumor pelaporan jual beli data kependudukan tersebut, Zudan mengatakan pihaknya sama sekali tak melaporkan akun media sosial apapun, termasuk akun Twitter @hendralm milik Hendra Hendrawan.
"Saya sampaikan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan adanya peristiwa jual beli data kependudukan, tidak melaporkan Mas Hendra, tidak melaporkan pihak lain," ujar Zudan usai bertemu pemilik akun @hendralm di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (1/8).
Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sudah mengantongi beberapa modus jual beli data pribadi di media sosial usai bertemu Hendra.
"Yang ingin kita cari adalah pelaku jual beli data, pelaku yang mengumpulkan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkan secara melawan hukum. Saya sudah dapat banyak informasi dari Mas Hendra, dia bisa menjelaskan bagaimana cara jual beli data di dalam grup Facebook itu," kata Zudan.
Setidaknya ada empat modus yang dibahas dalam pertemuan Hendra dengan Kemendagri. Pertama, pelaku bergerilya di situs jual beli berpura-pura ingin membeli barang. Lalu, pelaku meminta foto KTP penjual dengan dalih kepercayaan.
Modus kedua, pelaku berpura-pura membuka lowongan kerja. Mereka meminta pelamar kerja untuk memberikan foto kartu identitas mereka.
Kemudian, ada modus menawarkan uang pinjaman dengan data identitas lengkap sebagai penjamin. Ada pula pelaku yang memakai modus membagikan sembako ke daerah-daerah kecil dengan syarat menyerahkan salinan KTP atau KK.
Zudan menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Hendra untuk mengungkap kriminalitas ini ke publik. Ia juga menyerahkan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini ke kepolisian.
"Mudah-mudahan kepolisian segera bisa bergerak menangkap orang yang menyalahgunakan data tersebut," ujar dia.
[Gambas:Video CNN] (gst/dhf/kid)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan pengusutan justru dilakukan ke sejumlah akun yang telah dilaporkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai telah menyebarkan hoaks. Namun, tegasnya, laporan itu tidak termasuk akun @hendralm.
"Bukan itu, banyak (akun). Nanti kita ekspos. Sudah berhasil diidentifikasi, kalau sudah nanti kita ekspos," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menjelaskan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh melaporkan tentang dugaan tentang penyalahgunaan administrasi kependudukan. Dugaan sementara akun yang dilaporkan itu telah melakukan pencemaran nama baik.
Dedi mengatakan pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi pemilik-pemilik akun yang tengah diusut tersebut. Namun, dia masih enggan menjelaskan secara rinci siapa saja pemilik akun yang dimaksudnya.
Meski demikian, Dedi mengatakan tak hanya satu akun tetapi banyak akun yang justru menyebarkan hoaks soal jual beli data kependudukan tersebut.
"Ini ternyata banyak, dari hasil identifikasi Direktorat Siber. Bukannya satu orang pemilik akun tersebut, ada beberapa orang yang memang dia menyebarkan konten-konten yang sebagian besar itu adalah hoaks. Data kependudukan itu bisa dijamin oleh Dirjen Dukcapil, tidak bocor," tegasnya.
Sebelumnya, utas cuitan Hendra lewat akun Twitter @hendralm tentang jual beli data NIK dan KK menyita perhatian publik. Hendra membagikan tangkapan layar di grup Facebook Dream Market Official. Pada unggahan itu terlihat ada beberapa orang yang menjajakan jutaan data NIK dan KK.
Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menegaskan pihaknya akan melaporkan hal itu ke kepolisian. Namun berjalannya waktu, isu miring timbul, Kemendagri disebut melaporkan akun @hendralm atas pencemaran nama baik. Kemendagri pun sempat masuk trending topic Twitter pada Rabu (31/7) karena diserang warganet.
 Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Kemendagri Tak Laporkan Akun Media Sosial
Secara terpisah, menanggapi rumor pelaporan jual beli data kependudukan tersebut, Zudan mengatakan pihaknya sama sekali tak melaporkan akun media sosial apapun, termasuk akun Twitter @hendralm milik Hendra Hendrawan.
"Saya sampaikan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan adanya peristiwa jual beli data kependudukan, tidak melaporkan Mas Hendra, tidak melaporkan pihak lain," ujar Zudan usai bertemu pemilik akun @hendralm di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (1/8).
Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sudah mengantongi beberapa modus jual beli data pribadi di media sosial usai bertemu Hendra.
"Yang ingin kita cari adalah pelaku jual beli data, pelaku yang mengumpulkan data kependudukan, mengedarkan, dan memanfaatkan secara melawan hukum. Saya sudah dapat banyak informasi dari Mas Hendra, dia bisa menjelaskan bagaimana cara jual beli data di dalam grup Facebook itu," kata Zudan.
 Dirjen Dukcapil Kemendagri Zuldan Arif Fakrulloh (jas) bersama pemilik akun @hendralm, Samuel Christian H, (kacamata kemeja abu), Jakarta, 1 Agustus 2019. (CNN Indonesia/Dhio Faiz) |
Setidaknya ada empat modus yang dibahas dalam pertemuan Hendra dengan Kemendagri. Pertama, pelaku bergerilya di situs jual beli berpura-pura ingin membeli barang. Lalu, pelaku meminta foto KTP penjual dengan dalih kepercayaan.
Modus kedua, pelaku berpura-pura membuka lowongan kerja. Mereka meminta pelamar kerja untuk memberikan foto kartu identitas mereka.
Kemudian, ada modus menawarkan uang pinjaman dengan data identitas lengkap sebagai penjamin. Ada pula pelaku yang memakai modus membagikan sembako ke daerah-daerah kecil dengan syarat menyerahkan salinan KTP atau KK.
Zudan menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Hendra untuk mengungkap kriminalitas ini ke publik. Ia juga menyerahkan penyelidikan lanjutan terkait kasus ini ke kepolisian.
"Mudah-mudahan kepolisian segera bisa bergerak menangkap orang yang menyalahgunakan data tersebut," ujar dia.
[Gambas:Video CNN] (gst/dhf/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK