Komisi II Minta Jokowi Gelar Jajak Pendapat Pindah Ibu Kota

CNN Indonesia
Jumat, 23 Agu 2019 16:14 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron menyebut pemindahan ibu kota tak sederhana, melibatkan banyak pihak yang harus dilibatkan. Suasana perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2019. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro memprediksi proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke kota lain membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengingatkan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan tidak sederhana. Ia menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membuat jajak pendapat kepada masyarakat lebih dahulu.

"Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata Herman kepada wartawan, Jumat (23/8).

Dia menerangkan, pemerintah harus memperhitungkan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat seperti rumah tinggal, rumah sakit, hingga sekolah di lokasi yang nantinya akan menjadi ibu kota baru.


Menurut Partai Demokrat itu, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan kantor saja tapi turut memindahkan masyarakat yang bekerja di kantor terkait.
"Apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan? Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan?" kata Herman.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar kebijakan pemindahan ibu kota ke Kaltim tidak membebani kehidupan 70 persen masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa.

Menurutnya, pemerintah juga harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam rencana pemindahan ibu kota karena berpotensi memaksa sejumlah masyarakat bolak-balik Kaltim-Jakarta untuk bertemu dengan keluarganya.

"Kecuali kalau pindahnya misal ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," kata dia.
Sementara itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kaltim Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah segera mengumumkan lokasi pasti yang akan dijadikan ibu kota guna menghindari spekulasi harga tanah terjadi sehingga menyulitkan proses eksekusi di hari mendatang.

"Sebaiknya memang titik koordinat lokasinya sebaiknya secepat mungkin supaya menghindari adanya spekulasi tanah dan lain-lain yang mempersulit eksekusi nanti," kata dia.

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan perencanaan pembangunan ibu kota yang matang dengan mengambil konsep futuristik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan si Kalimantan, terutama tetap menjaga kearifan lokal sebagai paru-paru dunia.

Berangkat dari itu, politikus Partai Golkar itu berharap Kalimantan bisa menjadi menjadi forest city, bukan sebatas green city. Konsep tersebut, ia harapkan dapat dituangkan secara detail.
"Jadi harus dituangkan itu dengan lebih cermat turunannya seperti apa," tuturnya.

Jokowi sebelumnya tak membantah soal pemindahan ibu kota baru ke wilayah Kaltim. Jokowi mengatakan masih menunggu satu sampai dua kajian terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).

[Gambas:Video CNN] (mts/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER