DKI Klarifikasi 81 Ribu Penerima KJP Punya Mobil Mewah

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan temuan 81 ribu penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) memiliki mobil.

Seperti diketahui, warga yang berhak mendapat KJP adalah mereka yang membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Kepemilikan kendaraan mobil, terutama yang tergolong mewah, dalam hal ini menjadi tolok ukur kemampuan ekonomi peserta KJP.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Saefuloh mengatakan temuan ini tercatat dalam rekap survei Dinas Pendidikan yang dilakukan beberapa waktu lalu.

"Nah kemarin Dinas Pendidikan mencoba mengolah data untuk mengidentifikasi apakah ada yang teridentifikasi memiliki kendaraan, itu sudah dilakukan, tapi bukan serta merta yang terdaftar itu bisa kita potong," kata Saefuloh, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (6/12).

Lihat juga: Tukang Sandal Keliling Kaget Terdata Punya 3 Mobil Mewah

Saefuloh menjelaskan 81 ribu penerima KJP ini belum tentu melakukan kecurangan. Sebab, dari 81 ribu penerima KJP itu, ada sekitar 60 ribu di antaranya telah melakukan pemblokiran ke Samsat setempat.

"Kalau indikasi awal itu ada 81.000 orang tapi kemudian setelah diumumkan seperti itu mereka banyak sekali, lebih dari 60.000 orang melakukan pemblokiran," kata Saefuloh.

"Artinya, data itu sebenarnya menunjukkan bahwa mobilnya itu bukan mobil miliknya. Mereka ke samsat dan melakukan pemblokiran," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]
Saefuloh menuturkan Dinas Pendidikan sedang melakukan klarifikasi terhadap 21 ribu penerima KJP yang masih tercatat memiliki mobil mewah. Proses klarifikasi dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan penerima KJP.

Lihat juga: Anies Tak Akan Cabut KJP Siswa Peserta Demo

Jika para penerima KJP itu terbukti memiliki mobil, Dinas Pendidikan DKI akan mencabut KJP mereka. Saefuloh menyatakan anak penerima KJP harus merupakan anak yang berhak atau yang keluarganya tidak mampu secara ekonomi. 

"Jika memang terbukti bahwa orang ini tidak memenuhi persyaratan untuk menerima KJP maka kemudian akan dilakukan pemutusan, prosesnya harus benar-benar pruden dan membuktikan," kata dia.


(tst/wis)