Warga Protes Anies Terapkan Parkir Paralel dan PKL di Sabang
CNN Indonesia
Senin, 13 Jan 2020 20:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Sabang, Jakarta Pusat protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana penerapan parkir paralel dan penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sabang.
Hal ini disampaikan Ketua RW 01 Jalan Sabang, Grace saat pengaduan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Kita sangat merasa rugi di sini, kami warga di sini cuma disosialisasiin satu arah terkait kebijakan Pak Gubernur. Ada surat datang ke kami untuk sosialisasi tapi kami malah enggak pernah diberitahu," kata Grace di kawasan Jalan Sabang, Senin (13/1).
Grace menjelaskan informasi yang didapat dari konsultan yang mengaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan ada dua kebijakan yang diterapkan di kawasan Sabang.
Pertama, penerapan parkir paralel memanjang. Kedua, penerapan PKL di sepanjang trotoar Sabang.
"Rencananya di sebelah kanan PKL dan sebelah kiri untuk parkir paralel trotoarnya bukan serong lagi tapi paralel. Itu rencana eksekusinya, tapi kapan diterapin belum tahu, kalau sudah diterapin kita bakal susah untuk menolak," beber dia.
Grace dan beberapa warga sabang lainnya juga mengeluhkan banyak PKL yang kini tidak bisa diatur. Kata dia, dulu PKL Sabang hanya boleh berjualan di atas pukul 19.00 WIB.
"Tapi sekarang dari siang mereka sudah jualan. Kita sebagai warga tidak pernah diberitahu mengenai hal ini. Sekarang sudah semakin banyak aja PKL," beber dia.
Salah satu pedagang tetap sekaligus warga Sabang Ganefo Dewi mengaku keberatan dengan kebijakan Anies tersebut. Sebagai pedagang rumah makan yang taat membayar pajak ia merasa dirugikan dengan kehadiran PKL di Sabang.
"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958 merasa dirugikan keputusan tanpa musyawarah pihak pemda yang mana akan mematikan kehidupan bisnis di jalan Sabang," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Ganefo merasa omzetnya menurun semenjak ada kebijakan satu arah di Sabang. Kemudian kini akan ada penambahan PKL yang dia prediksi akan menurunkan omzet 30 persen hingga 40 persen.
"Kalau nanti jadi 80 persen diisi oleh PKL, kami pengusaha sesungguhnya yang bayar pajak PBB dan restoran merasakan sekali dampak kebijakan ini," beber dia.
Menanggapi hal itu, Prasetio meminta agar Anies bisa mengkaji kembali kebijakan parkir paralel dan PKL di Jalan Sabang. Menurut Prasetio, pada pemerintahan sebelumnya trotoar di Sabang sudah dibenahi.
"Saya minta agar ditelaah ulang karena ini sudah revitalisasi pemerintahan sebelumnya. Jangan bangun sesuatu yang dampaknya negatif," kata Prasetio.
Ia juga meminta agar Anies bisa memindahkan PKL ke kawasan Thamrin 10 dan tidak menyebar di sepanjang Jalan Sabang. Kemudian ia meminta agar Anies bisa menghidupkan kembali parkir meter di kawasan tersebut.
"Apalagi sekarang ada tanah Thamrin 10 itu di situ aja diatur. Berani terobosan tapi jangan merugikan kawasan dan warga di sini. Dan menurut pandangan saya pendapatan daerah ini kecil sekali dari parkir ,jadi dihidupin aja itu parkir meter," tutup dia. (ctr/osc)
Hal ini disampaikan Ketua RW 01 Jalan Sabang, Grace saat pengaduan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Kita sangat merasa rugi di sini, kami warga di sini cuma disosialisasiin satu arah terkait kebijakan Pak Gubernur. Ada surat datang ke kami untuk sosialisasi tapi kami malah enggak pernah diberitahu," kata Grace di kawasan Jalan Sabang, Senin (13/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertama, penerapan parkir paralel memanjang. Kedua, penerapan PKL di sepanjang trotoar Sabang.
Grace dan beberapa warga sabang lainnya juga mengeluhkan banyak PKL yang kini tidak bisa diatur. Kata dia, dulu PKL Sabang hanya boleh berjualan di atas pukul 19.00 WIB.
"Tapi sekarang dari siang mereka sudah jualan. Kita sebagai warga tidak pernah diberitahu mengenai hal ini. Sekarang sudah semakin banyak aja PKL," beber dia.
Salah satu pedagang tetap sekaligus warga Sabang Ganefo Dewi mengaku keberatan dengan kebijakan Anies tersebut. Sebagai pedagang rumah makan yang taat membayar pajak ia merasa dirugikan dengan kehadiran PKL di Sabang.
"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958 merasa dirugikan keputusan tanpa musyawarah pihak pemda yang mana akan mematikan kehidupan bisnis di jalan Sabang," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Ganefo merasa omzetnya menurun semenjak ada kebijakan satu arah di Sabang. Kemudian kini akan ada penambahan PKL yang dia prediksi akan menurunkan omzet 30 persen hingga 40 persen.
"Kalau nanti jadi 80 persen diisi oleh PKL, kami pengusaha sesungguhnya yang bayar pajak PBB dan restoran merasakan sekali dampak kebijakan ini," beber dia.
Menanggapi hal itu, Prasetio meminta agar Anies bisa mengkaji kembali kebijakan parkir paralel dan PKL di Jalan Sabang. Menurut Prasetio, pada pemerintahan sebelumnya trotoar di Sabang sudah dibenahi.
"Saya minta agar ditelaah ulang karena ini sudah revitalisasi pemerintahan sebelumnya. Jangan bangun sesuatu yang dampaknya negatif," kata Prasetio.
Ia juga meminta agar Anies bisa memindahkan PKL ke kawasan Thamrin 10 dan tidak menyebar di sepanjang Jalan Sabang. Kemudian ia meminta agar Anies bisa menghidupkan kembali parkir meter di kawasan tersebut.
"Apalagi sekarang ada tanah Thamrin 10 itu di situ aja diatur. Berani terobosan tapi jangan merugikan kawasan dan warga di sini. Dan menurut pandangan saya pendapatan daerah ini kecil sekali dari parkir ,jadi dihidupin aja itu parkir meter," tutup dia. (ctr/osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK