"Kalau [program cetak sawah] di [ekosistem gambut] fungsi lindung jelas kontradiktif. Karena faktanya di 2020 saja [gambut] terganggu [meski] tidak ada sawah. [Bagaimana kalau] sekarang akan ada sawah?" ujar spesialis sistem informasi geografis dari Yayasan Madani Berkelanjutan, Fadli Ahmad Naufal, kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (15/5).
Berdasarkan data pihaknya, 44 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau seluas 727.971 hektare pada 2019 terjadi di fungsi ekosistem gambut (FEG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada kebakaran di ekosistem gambut dengan fungsi budidaya (FBEG) yang tidak berkubah gambut mencapai 329.798 hektare (45,3 persen) dari total kebakaran di FEG.
Menengok ke 2019, ia menilai karhutla bisa terjadi di kawasan gambut lindung karena ada celah pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis.
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian |
Pasal 7 dalam aturan tersebut menyebut jika terdapat lebih dari satu puncak kubah gambut dalam satu kesatuan hidrologis gambut, maka puncak gambut bisa dimanfaatkan.
Terpisah, Pakar kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo meminta Pemerintah mempertimbangkan kegagalan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektare di Kalimantan Tengah terkait program cetak sawah.
"Tentang cetak sawah baru, memang kalau saya lihat sederhana saja, kita sudah alami masa sulit dengan kejadian PLG kemarin. Sehingga tolong, itu benar-benar diperhatikan," kata dia, dikutip dari Antara.
Diketahui, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah.
Tujuannya menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektare lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi. Proyek tersebut dikerjakan dengan membuka kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.
Namun, Proyek itu berakhir dengan kegagalan total. Sekitar separuh dari 15.594 keluarga transmigran yang ditempatkan di kawasan gambut tersebut meninggalkan lokasi. Sementara, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam akibat proyek tersebut.
Presiden kedua RI Soeharto pernah gagal menanami gambut dalam program sejuta haktare lahan gambut. (Dok. Istimewa) |
Pada Rabu (13/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proyek cetak sawah bisa dilakukan di Kalimantan Tengah.
"Berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah yang baru atau percetakan sawah baru, dari hasil rapat potensi yang dikembangkan memang bisa (ditanam) di atas 255 ribu di lahan hamparan Kalimantan Tengah," ujarnya seperti dikutip Antara.
Namun ia menyatakan pihaknya masih melakukan kajian dalam waktu tiga minggu ke depan pada 164.598 hektare lahan potensi cetak sawah. Bentuknya, kajian lingkungan strategis, peninjauan ulang inventarisasi lahan, sampai ketersediaan tenaga kerja.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bakal memfokuskan tahap pertama cetak sawah di 164 ribu hektare yang bakal dikaji.
"Untuk rawa gambut itu kami akan berfokus pada 164 ribu hektare dulu pada tahap pertama yang ada karena bisa kita intervensi dalam agenda secepatnya sambil menunggu pematangan-pematangan lahan," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(fey/arh)
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian
Presiden kedua RI Soeharto pernah gagal menanami gambut dalam program sejuta haktare lahan gambut. (