Abaikan Protokol, Pernikahan saat New Normal Bisa Dibubarkan

CNN Indonesia | Jumat, 29/05/2020 17:56 WIB
Kegiatan resepsi pernikahan yang digelar masyarakat di Gedung Rato Ebhu Bangkalan dibubarkan polisi demi cegah virus corona Covid-19. (CNN Indonesia/Nurus Solehen) Ilustrasi pernikahan di tengah pandemi virus corona (CNN Indonesia/Nurus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang membubarkan acara resepsi pernikahan saat tatanan hidup baru atau new normal diterapkan. Pembubaran bisa dilakukan andai protokol kesehatan tidak dipatuhi.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Mendagri No. 440-830 tahun 2020 dalam bagian Protokol Penyelenggaraan Acara mencakup pernikahan, ibadah, konser, serta acara olahraga.

"Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi di bawah komando pemerintah daerah setelah ditentukan oleh pihak berwenang bahwa peraturan tersebut tidak memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum," tulis kepmendagri yang diteken Mendagri Tito Karnavian, Rabu (27/5).


Diketahui, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku, acara resepsi pernikahan yang melibatkan banyak orang tidak boleh dilakukan. Larangan itu tetap berlaku saat new normal diterapkan.

Masih merujuk Kepmendagri no. 440-830 tersebut, penyelenggaraan acara saat new normal harus mengantongi izin dari pemda. Acara itu juga harus mematuhi protokol terkait pencegahan corona.
Protokol yang dimaksud adalah membatasi jumlah orang yang masuk, membuat tanda visual untuk memastikan penjagaan jarak antarpeserta dan menghindari kontak langsung antarpeserta.

Selain itu, menghindari penggunaan uang konvensional, menyediakan sarana cuci tangan di tempat strategis, dan menggunakan tempat makan serta minum sekali pakai. Penyelenggara acara juga wajib menggelar pemeriksaan suhu tubuh bagi peserta.

Dalam kepmendagri itu, pernikahan masuk dalam kategori pertemuan khusus yang baru boleh dilakukan mulai tahap kedua pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tahap satu dilakukan satu hingga dua minggu, sedangkan tahap dua dilakukan empat hingga delapan minggu.
Pelonggaran PSBB hanya boleh dilakukan oleh daerah yang sudah memenuhi kriteria zona hijau.

Daerah itu juga harus memenuhi kriteria sedang dalam indikator kemampuan penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19, kemampuan melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP, serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19.

Dalam Kepmendagri yang sama, Tito juga tidak memperkenankan jasa ojek mengangkut penumpang ketika new normal diterapkan. Baik ojek pangkalan mau pun ojek online.

"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik Iangsung antara penumpang dan pengemudi," tulis Kepmendagri yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian.
(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]