Tekan Kehamilan saat Covid, Serang Bagi Kondom ke 1.000 Warga

Pemerintah Kota Serang membagikan alat kontrasepsi, termasuk kondom, secara cuma-cuma guna menekan angka kehamilan di Ibu Kota Banten itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP2AKB) Kota Serang Toyalis mengatakan, pembagian alat kontrasepsi ini dilakukan bagi mereka yang takut ke klinik atau rumah sakit karena pendemi Corona.

"Kami beri kondom sama pil [KB], kami sebarkan, jumlahnya 1.000 akseptor (peserta KB)," kata dia, saat dihubungi, Selasa (23/06).

Menurutnya jumlah ibu hamil di Kota Serang selama pandemi Covid-19 memang bertambah. Terlebih sejak terbit anjuran untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan bekerja dari rumah.

Jika dilihat sejak kasus positif pertama di Indonesia, Maret lalu, jumlah wanita hamil di Kota Serang sebanyak 1.730 orang. Kemudian bertambah di bulan April, menjadi 2.066 wanita.

Alat kontrasepsi itu dibagikan gratis ke enam kecamatan yang ada di Ibu Kota Banten secara door to door. Dengan cara itu, ibu rumah tangga yang khawatir datang ke klinik atau fasilitas KB, bisa mendapatkan pelayanan KB di rumahnya.

"Saya langsung yang bagi, seperti di Curug, di Gelam. Dibagikan ke enam kecamatan di (setiap) kelurahan untuk menekan angka kehamilan," terangnya.

Pembagian alat kontrasepsi akan lebih banyak pada tanggal 29 Juni 2020, saat perayaan Hari Keluarga Nasional di Kota Serang.

"Silakan masyarakat datang ke klinik dan pos KB di hari itu, tanggal 29 ada pembagian lagi. Kalau mau kondom kita kasih, kalau mau suntik kita suntik, kalau mau implan kita pasang. Mudah-mudahan bisa lebih dari seribu [alat kontrasepsi yang dibagi]. Lockdown kan disuruh di rumah aja," jelasnya.

Bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan KB gratis, bisa datang ke fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan atau klinik yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Serang.

Sebelumnya, sejumlah daerah melaporkan peningkatan angka positif hamil saat pandemi Corona. Hal ini disebut sebagai dampak kerja dari rumah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB).