Dirut Nilai Ancol Barat Paling Cocok Jadi Lokasi Depo MRT

Direktur Utama PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta William Sabandar mengatakan kawasan Ancol Barat merupakan lokasi yang paling tepat untuk membangun depo MRT. Sebelumnya, MRT memiliki tiga opsi lahan pembangunan tempat parkir MRT.

"Ancol Barat luas ada lahan Asahimas (PT Asahimas Flat Glass) yang akan ditinggalkan karena bukan kawasan industri lagi dan luas efektifnya bisa dipakai semua. Relatif bagus, sudah dipagari dan konsolidasi lahan sudah bagus," ujar William saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7).

William menjelaskan, sejak batal menggunakan lahan di Kampung Bandan, pihaknya menyiapkan opsi lahan yang sekiranya cocok menjadi depo MRT. Ada tiga opsi yang muncul, yakni lahan stadion BMW, Ancol Barat, dan Ancol Timur.

Namun setelah dikaji, lahan di Stadion BMW gugur karena bersinggungan dengan proyek pembuatan stadion Jakarta International Stadium (JIS). Akhirnya hanya opsi Ancol Barat dan Timur yang tersisa.

Setelah itu, pihaknya melakukan kajian terhadap dua lokasi itu. Ancol Barat dinilai cocok karena memiliki lahan luas bekas pabrik PT Asahimas Flat Glass. Sementara untuk kawasan Ancol Timur, lahan yang tersedia hanya 12 hektare hasil pengerukan sejumlah sungai di Jakarta yang dijadikan lahan perluasan kawasan Ancol Timur.

Menurut William, luas lahan tersebut tidak mencukupi jika harus dijadikan depo. Selain itu, kondisi tanah di lahan tersebut juga belum memiliki kualitas yang baik.

"Ada lahan sedang reklamasi saat itu tapi luas reklamasi hanya 12 hektare. Untuk buat depo harus punya lahan persegi karena butuh track yang panjang. Di Ancol Timur, lehernya kecil sekali dan menyulitkan untuk manuver kereta," tuturnya.

Ia menambahkan, kualitas lahan Ancol Barat juga lebih baik karena merupakan bekas pabrik tanahnya sudah diperkuat. Lebih baik dari Ancol Timur yang tidak terlalu kokoh untuk memperkuat tanah akan membutuhkan biaya tambahan.

Selain itu, MRT juga sudah membuat kajian seperti perkiraan jumlah penumpang, lokasi strategis dekat pintu Ancol, dan analisa lainnya. Menurut William, dari hasil kajian tersebut, lokasi di Ancol Barat dinilai paling efisien dan sudah diajukan ke Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, dalam rapat itu Komisi B DPRD DKI sempat mempertanyakan soal kepemilikan lahan di kawasan Ancol Barat tersebut. Kepemilikan lahan ini menjadi penting lantaran sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) lahan dimiliki PT Pembangunan Jaya Ancol, namun, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diketahui milik swasta, yakni Asahimas.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Shahrir yang turut hadir dalam rapat itu menjelaskan, dari 10 sertifikat tanah HGB di Ancol Barat seluas 43 hektare, tujuh di antaranya merupakan milik Asahimas, sementara tiga sisanya merupakan milik BUMD Jakpro.

"Luas lahan di Ancol Barat yang disampaikan oleh MRT adalah 43 hektare itu ada sepuluh sertifikat HGB, tujuh dimiliki Asahimas dan tiga dimiliki oleh Jakpro," kata Shahrir.

Menurut Shahir, sertifikat HGB yang dipegang Asahimas memiliki batas waktu yang bervariasi, mulai dari 2022 sampai 2029. Ia menyebut total 40 hektare dimiliki oleh Asahimas selaku pihak ketiga, sementara 3 hektare lainnya milik Jakpro.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B Abdul Azis menyatakan bahwa Pemprov DKI harus meminta kejelasan status lahan dari Asahimas. Sebab, jika HGB masih dikuasai Asahimas, maka MRT harus membayar ke Asahimas ketika depo dibangun dan dioperasikan.

Menurut dia, seharusnya pembayaran ini tidak diperlukan, karena Lahan di Ancol Barat itu milik Pemprov DKI dan Hak Pemanfaatan Lahan (HPL) milik Ancol.

"Tanah sebenarnya punya Pemda DKI, tapi kenapa Pemda DKI menggunakan itu harus bayar sama pihak ketiga. Itu yang kita hindari sebenarnya," papar Azis.

Usai rapat, Aziz mendorong agar Pemprov DKI tidak memperpanjang tujuh sertifikat HGB milik Asahimas. Namun, apabila Asahimas belum mengajukan perpanjangan HGB, Pemprov DKI dapat menghentikan kerja sama dengan Asahimas.

Selain itu, lokasi lahan di sana cenderung kosong, lantaran pabrik Asahimas sudah dipindah ke wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi pada tahun 2016.

"Karena sekarang kosong, kami mendorong agar tidak diperpanjang," ucapnya.