Korban Banjir Luwu Utara 39 Orang, 5 Belum Teridentifikasi

Kepolisian mengungkapkan setidaknya masih ada 5 jenazah korban meninggal dunia banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang belum teridentifikasi. Banjir bandang terjadi pada 13 Juli lalu.

Secara keseluruhan, polisi sudah menemukan 39 jenazah yang merupakan korban dari banjir bandang tersebut.

"Adapun korban jiwa dari pasca banjir bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 34 Orang yang sudah teridentifikasi dan 5 Orang yang belum teridentifikasi," kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo melalui keterangannya, Rabu (22/7).

Dia menjelaskan bahwa informasi tersebut didapatkan usai melakukan monitoring lanjutan pascabanjir bandang yang menyerang Kabupaten tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian masih mencoba untuk melakukan identifikasi jenazah dengan mencari keluarga korban.

Selain korban jiwa, kata dia, terdapat setidaknya 19 orang lain yang mengalami luka-luka akibat diterjang banjir. Masih ada 67 orang lain yang hilang dan dalam tahap pencarian oleh tim gabungan di lapangan.

"Adapun kerugian material akibat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor diperkirakan Rp50 miliar," lanjut Tompo.

Dari catatan pihak kepolisian, sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur turut rusak akibat banjir bandang. Bahkan, kata Tompo, rumah dinas untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati Masamba pun turut mengalami kerusakan.

Selain itu, ada sejumlah fasilitas ibadah, kantor Kormail, Bawaslu, dan pusat-pusat pertokoan, serta rumah penduduk yang juga ikut terdampak banjir bandang.

"Fasilitas pendidikan 9 unit, rumah penduduk 4.202 unit, fasilitas kesehatan 3 unit, kantor pemerintahan 8 unit, dan lainnya," kata Tompo.

Diketahui, salah satu penyebab banjir bandang di Luwu Utara adalah aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Direktur Perencanaan & Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Saparis Soedarjanto mengatakan pemulihan lahan terbuka di bagian hulu merupakan salah satu solusi mengantisipasi banjir bandang di Luwu Utara.

"Sementara rekomendasi lainnya adalah penegakan hukum terkait dengan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung antara Gakum, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan KPH Rongkong," kata Saparis.

Menurutnya, kedua rekomendasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam mengantisipasi agar bencana demi bencana di lokasi itu tidak terulang lagi.

"Bencana banjir bandang yang melanda enam kecamatan di Luwu Utara disebabkan faktor alam dan manusia," ujarnya.