Satgas Minta Daerah Lain Tiru Depok dan Bogor Soal Jam Malam

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta kepada seluruh jajaran pemimpin daerah di Indonesia, untuk meniru upaya Pemkot Bogor dan Pemkot Bekasi, Jawa Barat, dalam menanggulangi penularan virus corona.

"Kami mengapresiasi Pemkot Bogor dan Bekasi yang dengan cepat mengambil langkah dengan menerapkan jam malam untuk wilayahnya, karena penularan yang tinggi. Dan hal-hal seperti inilah yang memang harus dilakukan oleh Pemda," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (3/9).

Wiku menilai setiap kepala daerah selaku pemimpin satgas penanggulangan corona di wilayahnya harus tanggap dalam mengambil setiap kebijakan, guna menciptakan kondisi yang terkendali. Wiku juga mengingatkan, segala keran aktivitas baik sosial maupun ekonomi yang ingin kembali dibuka tidak boleh ditempuh dengan langkah gegabah dan berjalan sendiri tanpa koordinasi.

"Karena membuka aktivitas sosial-ekonomi harus selalu melalui tahapan prakondisi, timing, prioritas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat," kata Wiku.

Setelah itu, setiap bentuk pengawasan juga harus aktif dilakukan. Itu agar setiap ditemukan ketidaksesuaian atau menyebabkan lonjakan kasus terjadi, pemda harus segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan rencananya.

"Silahkan Pemda betul-betul dapat mencari solusi untuk dapat menekan kasusnya di daerahnya masing-masing," pesan Wiku.

Sebelumnya, Pemkot Bogor mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas sejak Sabtu (29/8) hingga dua pekan mendatang. Salah satunya, dibuat aturan jam malam di mana warga tak diperkenankan beraktivitas berkerumun di atas pukul 21.00 WIB.

Senada, Pemkot Depok pun mulai memberlakukan aturan jam malam, sejak Senin (31/8) lalu. Aturan tersebut bakal membatasi mobilitas warga Depok terkait larangan beraktivitas di luar rumah di atas pukul 20.00 WIB.

Salah satu pegawai kedai kopi di kawasan Kota Depok bersiap menutup gerai terkait penerapan jam malam di wilayah tersebut. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Di tempat terpisah, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta agar pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap pelbagai protokol kesehatan Covid-19 harus lebih dimasifkan. Upaya itu sangat penting dilakukan guna menekan angka penularan Covid-19 yang terus meningkat belakangan ini.

"Nah ini diperlukan upaya-upaya masif sosialisasi, edukasi masif, dan pengawasan masif di lapangan untuk jaga ini [masyarakat]," kata Ma'ruf saat menerima pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) melalui sambungan video telekonferensi, Kamis (3/9).

Lebih lanjut, Ma'ruf menilai saat ini banyak masyarakat yang belum mematuhi penerapan protokol kesehatan corona dalam aktivitasnya.

Ia hanya menyatakan kesuksesan penerapan prtokol kesehatan tersebut ditentukan kedisiplinan masyarakat sendiri. Bila masyarakat lengah, kata dia, angka penularan Covid-19 di Indonesia dipastikan akan terus bertambah.

"Sampai hari ini belum [disiplin]. Belum Sami'na Wa Atho'na. Nah ini bagaimana membangun masyarakat Sami'na Wa Atho'na, kuncinya tiga tadi [3M]," kata Ma'ruf.

Mantan Rais Aam PBNU itu menegaskan kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan solusi sementara sampai vaksin COVID-19 ditemukan dan siap diproduksi bagi masyarakat.

Ma'ruf juga menyatakan pemerintah terus melakukan pelbagai upaya untuk menekan angka penyebaran corona. Ia mencontohkan kini pemerintah berupaya menyediakan tes masif virus corona agar merata di seluruh daerah hingga tempat layanan kesehatan. Upaya itu bertujuan agar orang-orang yang terpapar virus corona bisa terus ditemukan dan dilakukan upaya isolasi.

"Termasuk isolasi, penyiapan rumah sakit, dan sekarang berupaya untuk vaksin. Mungkin kita harap nanti akhir tahun ini baru selesai. Dan juga supaya yang terpapar makin banyak yang sembuh," kata dia.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. (Dok. Biro Pers/Muchlis)

BNPB Gandeng BKKBN

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengaku bakal menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyosialisasikan kampanye penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya telah berbicara mengenai hal ini dengan pihak BKKBN. Ia menyatakan BKKBN memiliki infrastruktur dan sumber daya yang cukup untuk mensosialisasikan kampanye tersebut. Dari pengakuan Tim BKKBN, kata dia, saat ini mereka memiliki seluruh pendukung sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indonesia.

"Kami minta dukungan dan bantuan BKKBN. BKKBN pernah menjadi lembaga yang sukses saat program KB, dan infrastruktur mereka sudah sangat kuat," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Doni, BKKBN bisa melibatkan Posyandu dan organisasi di tingkat desa, seperti karang taruna dan juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menugaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberdayakan PKK seoptimal mungkin untuk mengampanyekan 3M--penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Doni mengakui saat ini pemerintah telah mengubah strategi dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). Perubahan strategi itu dikarenakan saat ini menurut dia yang terpenting adalah perubahan perilaku masyarakat untuk lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Upaya kita untuk mengajak masyarakat agar bisa patuh (protokol kesehatan) dengan menggunakan semua jalur media yang ada," ujar Doni.

"Program perubahan perilaku, kami akan ikut sertakan kementerian-kementerian yang memang sudah memiliki jaringan infrastruktur dan SDM sampai ke tingkat paling rendah, baik di kabupaten/kota sampai tingkat desa," imbuhnya.

Tidak hanya itu, BNPB juga akan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk pembekalan bahaya Covid-19 ke seluruh pelajar di setiap tingkat pendidikan.

"Demikian juga tagline yang sekarang sedang dilakukan 'ayo pakai masker'. Ini akan berlangsung terus beberapa waktu ke depan," paparnya.