Satgas: Pilkada Kabupaten Ngada Contoh Daerah Tertib Protokol

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Ngada jadi salah satu daerah yang menjalankan tahapan pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan Kabupaten Ngada bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun ini.

"Salah satu daerah yang bisa jadi contoh adalah kabupaten Ngada di NTT. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di sana dengan tegas menjaga agar protokol kesehatan dilakukan dengan ketat," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9).

Menurut Wiku, salah satu yang dilakukan penyelenggara pilkada di Kabupaten Ngada adalah dengan meneken pakta integritas penerapan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian Covid selama pilkada. Menurut dia, apa yang dilakukan Ngada bisa ditiru oleh daerah lain.

"Kami mohon daerah lainnya yang melaksanakan Pilkada untuk dapat mencontoh dan dapat melaksanakan kegiatan seperti ini untuk bisa menjaga pelaksanaan pilkada yang aman dari ancaman penularan Covid-19," ungkapnya.

Di sisi lain, Wiku mengapresiasi beberapa daerah dan partai politik yang telah membentuk satuan khusus yang fokus dalam penegakkan protokol kesehatan. Ia berharap, fungsi satuan khusus ini dapat benar-benar efektif mendorong implementasi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.

Di sisi lain, Satgas mengaku kecewa dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon di beberapa daerah. Satgas menemukan masih ada paslon di daerah yang menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Kami harap bahwa temuan ini adalah yang terakhir, maka kasus ini harus dapat jadi perhatian dan pelajaran bagi paslon untuk selalu patuh protokol kesehatan," ujarnya.

Satgas juga mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu untuk lebih ketat mengawasi dan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kami juga mendorong KPU dan Bawaslu untuk melakukan monitoring dan penindakan kepada paslon yang abai dan melanggar protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye sesuai PKPU baru nomor 13 tahun 2020," tuturnya.