Menteri Bikin Gaduh Tahun Pertama Jokowi-Ma'ruf

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga termasuk pembantu Jokowi yang kerap melontarkan pernyataan berujung gaduh.

Tak lama usai ditunjuk Jokowi, Muhadjir melontarkan wacana kelas pranikah bagi calon pengantin. Program yang diklaim bisa menekan perceraian ini rencananya akan dimulai di seluruh Indonesia mulai 2020.

"Apa perlu sertifikat atau tidak itu kan soal teknis, yang penting mereka harus ada semacam program pembelajaran pranikah," katanya pada 14 Novmber 2019.

Wacana ini pun memicu polemik. Muhadjir dinilai terlalu mengurusi ranah privasi warga. Syarat bimbingan itu juga dianggap menyulitkan pasangan yang akan menikah.

Menko PMK Muhadjir Effendy.

Muhadjir kembali berpolemik usai menyampaikan soal fatwa orang kaya menikahi orang miskin. Muhadjir mengusulkan Kemenag menerbitkan fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin lantaran ada 5 juta kepala keluarga yang masuk kategori rumah tangga miskin di Indonesia.

"Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ujar Muhadjir dalam rapat kerja Kesehatan Nasional di Jakarta pada 19 Februari lalu.

Tak lama ia mengklarifikasi bahwa pernyataannya itu hanya intermezzo yang tak wajib diikuti. "Itu kan intermezzo. Anjuran, saran. Silakan saja," ucapnya.

Persoalan kaya miskin kembali disinggung Muhadjir pada Agustus lalu. Dalam sebuah webinar, Muhadjir menyinggung jumlah rumah tangga miskin saat ini mencapai 5,7 keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Mantan mendikbud itu menyatakan jumlah rumah tangga miskin terus meningkat lantaran keluarga miskin menikah dengan keluarga miskin lain, sehingga memunculkan rumah tangga miskin baru.

Menurut Muhadjir, perlu memutus mata rantai rumah tangga miskin yang semakin hari terus bertambah. Salah satu program yang pihaknya jalankan saat ini adalah pembekalan bagi para calon pengantin.

"Sesama keluarga miskin besanan kemudian lahirlah keluarga miskin baru," ungkapnya.

Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto termasuk pembantu Jokowi yang sejak awal berpolemik. Pasalnya, penunjukkan Prabowo sebagai menteri sudah menarik perhatian publik mengingat mantan Danjen Kopassus itu menjadi rival Jokowi dalam Pilpres 2019.

Di awal jabatannya sebagai menteri, Prabowo langsung melontarkan konsep komponen cadangan militer dari kalangan pelajar hingga mahasiswa.

"Kita tidak ada sistem wajib militer, tapi kita nanti sistemnya komponen cadangan," kata Prabowo kala itu.

Komponen cadangan ini, kata dia, bisa diikuti pelajar SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Latihan-latihan untuk komponen cadangan nantinya akan banyak peran dari Kemdikbud.

Menhan Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)

Ketentuan tentang komponen cadangan ini diklaim sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Prabowo ikut memicu polemik usai berkomentar tentang ketegangan di Perairan Natuna. Saat itu kapal-kapal China kembali wara-wiri di perairan Natuna. Namun sikap Prabowo melunak dengan menyebut China adalah sahabat.

"Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun China negara sahabat," tutur Prabowo pada 3 Januari 2020.

Sikap Prabowo ini bertolak belakang dengan kegarangannya saat Pilpres 2019. Dalam Debat Capres Pilpres 2019 soal pertahanan, Prabowo berkali-kali menyebut militer Indonesia tak dikelola dengan baik oleh pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan saat itu lantang menyatakan bahwa dirinya lebih TNI dari banyak TNI.

Menurutnya, kekuatan militer Indonesia rapuh. Sehingga Indonesia sering direndahkan oleh negara lain dalam persoalan internasional.

Menko Polhukam Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD juga terbilang menjadi menteri yang kerap melontarkan pernyataan berpolemik. Menurutnya, kasus pelanggaran setelah era reformasi justru bersifat horisontal alias antarkelompok masyarakat.

Pada 10 Desember 2019, Mahfud pernah menyebut bahwa kini tak ada lagi kasus kejahatan HAM yang dilakukan aparat.

"Sejak era reformasi, saat kita menjatuhkan Pemerintahan Orde Baru, perlindungan hak asasi itu harus diakui membaik," ujar Mahfud.

"Sejak itu kan tidak ada lagi kejahatan HAM. Kejahatan HAM itu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya," lanjutnya.

Mahfud kembali melontarkan pernyataan yang menuai kritik saat menanggapi dokumen dari pegiat HAM Veronica Koman. Saat itu, Veronica mengklaim telah menyerahkan dokumen yang berisi data 57 tahanan politik di Nduga, Papua saat lawatan Jokowi ke Australia 10 Februari lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Namun Mahfud menyebut dokumen itu tidak penting. "Itu kalau memang ada ya sampah sajalah," katanya. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak," lanjut Mahfud.

Belakangan mantan Ketua MK itu mengklarifikasi bahwa yang ia maksud sampah adalah informasi tentang Veronica yang menyampaikan surat ke Jokowi.

Kembali lagi Mahfud kegaduhan dari Mahfud muncul saat dirinya menyindir kasus covid-19 di Jakarta yang tetap tinggi meski tak menggelar Pilkada Serentak. Oleh karena itu, ia menilai, penyelenggaraan pilkada tak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi.

"Di DKI yang tidak ada pilkada justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi juara satu tertinggi penularannya," kata Mahfud pada 2 Oktober lalu.

Menkes Terawan

Menteri Kesehatan Terawan menjadi pembantu Jokowi yang paling banyak disorot di masa pandemi covid-19.

Sejak awal, Terawan dinilai menyepelekan keberadaan virus menular itu. Saat virus covid-19 mulai menyebar di sejumlah negara, Terawan meyakini virus tersebut belum ada di Indonesia. Sementara sejumlah ahli telah mempertanyakan kemungkinan covid-19 masuk ke Indonesia.

"Kalau tidak ada ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," ucap Terawan pada 11 Februari 2020.

Ia juga sempat menantang peneliti Universitas Harvard untuk membuktikkan langsung hasil riset yang memprediksi virus covid-19 saat itu semestinya sudah masuk ke Indonesia.

"Ya Harvard suruh ke sini. Saya suruh buka pintunya untuk melihat. Tidak ada barang yang ditutupi," katanya.

Tak lama, Terawan kembali melontarkan pernyataan yang kontroversial dengan menyalahkan orang-orang yang membeli masker. Saat itu harga masker melambung seiring tingginya kebutuhan masker usai muncul virus covid-19.

"Salahmu sendiri kok beli," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma pada 15 Februari.

Menkes Terawan.

Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto itu kembali melontarkan pernyataan kontroversial ketika menyebut kekuatan doa menjadi penyebab virus covid-19 tak masuk ke Indonesia. "Kita ini negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, apa pun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora (berdoa dan berusaha)," tuturnya.

Usai muncul dua kasus covid-19 baru di Indonesia, Terawan menyatakan bahwa virus itu merupakan jenis penyakit self limited disease atau dapat sembuh dengan sendirinya.

"Harus diingat ini penyakit self limited disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sama seperti virus lain," ujarnya 2 Maret lalu.

Berbagai pernyataan Terawan itu berbuntut kritik di masyarakat. Jokowi didesak melakukan reshuffle pada Terawan.

Sejak kritik terhadap Terawan yang makin meluas, dokter berlatar belakang militer itu pun memilih menutup diri dari media. Ia tak lagi berkomentar apapun terkait penanganan virus tersebut. Penanganan covid-19 diserahkan melalui juru bicara yang ditunjuk oleh Jokowi.