ANALISIS

Resah Isu Vaksin dan Buruknya Komunikasi Anak Buah Jokowi

CNN Indonesia | Rabu, 21/10/2020 09:00 WIB
Kekhawatiran Presiden Jokowi soal vaksinasi Covid-19 diplintir sehingga memicu demo tak lepas dari komunikasi buruk dan tertutup dari pemerintah. Presiden Joko Widodo meninjau proses produksi vaksin di Bio Farma, Bandung, Selasa (11/8). Ia meminta perbaikan komunikasi terkait vaksin agar tak memicu penolakan. (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kerisauan Presiden Joko Widodo soal isu vaksin Covid-19 diplintir hingga memicu demonstrasi seperti kasus Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan pola komunikasi pemerintah yang kurang koordinasi dan tak terbuka kepada publik. Tak cukup cuma klaim, kejujuran didorong untuk memicu kepercayaan warga.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk benar dan jelas dalam menyampaikan informasi terkait vaksin Virus Corona ke masyarakat. Ia tak ingin isu soal vaksin bernasib sama dengan isu Omnibus Law Cipta Kerja yang memicu demo.

"Hati-hati disiapkan betul, siapa yang gratis dan siapa yang mandiri dijelaskan betul, harus detail. Jangan sampai nanti dihantam isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (19/10).


Ia memang sempat menyebut demo menolak Omnibus Law dipicu oleh hoaks soal sejumlah poin aturan tersebut. Misalnya, soal isu penghapusan cuti panjang, pesangon, hingga upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat (9/10).

Sejumlah orang pun ditangkap terkait dugaan penyebaran hoaks RUU Ciptaker itu. Masalahnya, polisi saat itu belum memegang naskah asli Omnibus Law yang disahkan DPR di Rapat Paripurna 5 Oktober.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun menyatakan informasi yang disiarkan pemerintah soal hoaks mengenai Omnibus Law Cipta Kerja tak perlu dibantah lagi.

"Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu (informasi) hoaks, ya dia hoaks. Kenapa membantah lagi?" kata Johnny dalam tayangan Mata Najwa yang disiarkan oleh Trans7, Rabu (14/10).

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menyebut bahwa justru pemerintah yang menciptakan hoaks dan disinformasi mengenai Omnibus Law Cipta Kerja karena menuding orang hoaks tanpa mendasarkan pada naskah asli.

"Kalau hoaks dikatakan disinformasi, maka pemerintah sedang melakukan disinformasi, karena menuduh orang melakukan hoaks, tapi tidak memegang naskahnya," kata Asfina.

"Tadi kita dengar DPR baru mengatakan, naskahnya baru dikirim hari ini (14 Oktober), penangkapan [pelaku dugaan penyebaran hoaks] itu tidak sah. Itu hoaks terbesar, dan dilakukan negara," lanjutnya.

Terkait kerisauan Jokowi itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai bahwa komunikasi publik Jokowi dan jajarannya dalam menangani Covid-19 masih perlu dibenahi.

"Penanganan komunikasi publik tidak berjalan dengan baik. Hampir sama dengan Cipta Kerja kemarin. Bahkan saya melihat manajemen komunikasinya harus dibenahi," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Bentuknya, kebijakan yang saling bertentangan di level atas pemerintah sejak awal masa pandemi. Ia mencontohkannya soal isu mudik.

Diketahui, Jokowi sempat berpidato melarang mudik. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melonggarkan pembatasan transportasi di musim mudik dengan mengizinkan berbagai moda untuk mengangkut penumpang, Mei lalu.

"Para pejabat kita berbeda pandangan menjelang pulang mudik. perbedaan pendapat satu menteri ke menteri yang lain, belum lagi soal masker," jelas dia.

Infografis Tahapan Riset Vaksin Corona Buatan RI

Perbedaan pandangan ini, lanjut Emrus, berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ia pun tak terkejut jika banyak hoaks beredar di publik dengan pola komunikasi pemerintah semacam itu.

"Masih ada masyarakat belum percaya ada Covid. Artinya strategi komunikasi belum maksimal. Artinya sederhana, kita lihat apakah udah orang yang tepat yang ditempatkan di komunikasi publik," jelas dia.

"Tidak heran ada pernyataannya kalau banyak informasi yang sudah hoaks dan ada masyarakat tidak paham konsep dan dampaknya," lanjut dia.

Emrus pun menyarankan, pertama, koordinasi semua humas kementerian menjadi satu satu dan langsung di bawah Presiden; kedua, penggunaan tokoh adat dan tokoh masyarakat, tak cuma influencer, untuk menyosialisasikan vaksin Covid-19.

"Jadi bukan hanya di media lini atas seperti TV dan radio. Kita harus mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan kearifan lokal seperti gandeng tokoh adat di daerah selain menggaet selebgram," tutup dia.

Kejujuran

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah harus jujur dalam mengkomunikasikan vaksin di Indonesia, terutama terkait riset.

"Tentunya yang harus disampaikan kepada publik informasi perkembangan riset vaksinnya misalnya baru baru ini dari Brazil ada yang berbeda itu harus disampaikan data ilmiahnya," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Tak hanya soal sisi positif vaksin. Masyarakat, kata Dicky, juga perlu tahu sisi negatif dari vaksin tersebut dengan komunikasi yang baik demi membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Infografis Daftar Prioritas Penerima Vaksin Covid dari pemerintah

"Misalnya ada vaksin yang percobaan vaksin yang belum tiga kali, atau belum dinyatakan aman dan efektif. Ini yang harus diketahui oleh publik. Sehingga ada sisi trust yang disampaikan," terang Dicky.

"Ini wajib disampaikan sehingga ketika nanti pemerintah melakukan vaksinasi masyarakat sudah terbangun kepercayaan," lanjut dia.

Kata Dicky, pemerintah harus terus menerus melakukan sosialisasi sebelum, saat, dan setelah vaksinasi.

Tak ketinggalan, ia meminta agar pemerintah terbuka terkait soal harga hingga bahan bahan yang digunakan dalam vaksin tersebut.

"Harga harus terbuka ketika menggunakan dana rakyat. Rakyat juga harus tahu. Begitu juga soal halal dan non halal, dari sekarang mungkin lembaga terkait bisa dikomunikasikan. Jangan terlambat," tutup dia.

(CTR/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK