Kerumunan Megamendung, Polisi Panggil Ketua RT Hingga Camat

CNN Indonesia | Selasa, 01/12/2020 18:21 WIB
Polda Jabar Ketua RT, Ketua RW, kepala desa, Bhabinkamtibmas, Camat, Kepala Puskesmas, hingga Kasi Satpol PP terkait kasus kerumunan Megamendung. Suasana penyambutan kedatangan Rizieq Shihab di Kabupaten Bogor, Jumat (13/11). (Foto: ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Jawa Barat kembali memanggil setidaknya delapan orang saksi untuk mengusut kasus kerumunan warga terkait acara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang diduga melanggar protokol kesehatan di wilayah Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

"Untuk hari Rabu 2 desember 2020, rencana akan memeriksa 8 saksi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/12).

Saksi-saksi yang dipanggil itu antara lain Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa Kuta, Kepala Desa Sukagalih, anggota Bhabinkamtibmas, Camat Megamendung, Kepala Puskesmas, dan Kepala Seksi Satpol PP Kecamatan Megamendung.


Meski demikian, Awi belum dapat merinci lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan para saksi.

Polisi menerapkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP dalam penyidikan kasus kerumunan Megamendung ini.

Kasus itu bermula saat Rizieq menghadiri acara di Pondok Pesantren Alam Agrokultural beberapa pekan lalu. Massa yang hadir dalam acara tersebut membludak dan tak menerapkan protokol kesehatan pencegahan Virus Corona (Covid-19).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes CH Patoppoi mengatakan ada potensi tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Meski demikian, hingga saat ini penyidik belum menjerat satupun tersangka.

Patoppoi menyebut pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yakni pihak penyelenggara kegiatan hingga pemilik Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah DPP FPI.

"Kemungkinan yang melakukan pidana, istilahnya potensi suspect (tersangka) itu penyelenggara, atau mungkin berdasarkan alat bukti mungkin bisa ke pemilik atau pendiri pondok pesantren (jadi tersangka)," katanya.

(mjo/arh)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK