Erick Thohir dan Budi Gunadi Sambangi KPK Bahas Vaksin

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (8/1).

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan kehadiran pejabat publik tersebut untuk membahas pengadaan vaksin corona.

"KPK menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait pengadaan vaksin," kata Ipi melalui pesan tertulis, Jumat (8/1).

Ipi menambahkan, audiensi juga dihadiri oleh Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir. Sedangkan dari pihak KPK diwakili oleh Komisioner Lili Pintauli Siregar dan jajaran Direktorat Pencegahan KPK.

"Disampaikan dalam pertemuan tentang perkembangan pengadaan vaksin dan rencana pemberian vaksin," ujar Ipi.

Lembaga antirasuah sebelumnya sudah menyelesaikan 29 laporan kajian yang terdiri dari 20 kajian berkaitan dengan Covid-19 dan 9 kajian non-Covid-19. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan pihaknya sudah mengeluarkan rekomendasi terkait pengadaan vaksin.

Rekomendasi itu berisikan agar pembelian vaksin tidak langsung dilakukan dalam jumlah besar. Berikutnya, KPK merekomendasikan agar pemerintah menunggu hasil uji klinis tahap tiga dalam pembelian vaksin dalam jumlah besar.

Alex menambahkan, rekomendasi lainnya yaitu pengadaan vaksin harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," kata Alex.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan lembaganya akan mengawal anggaran negara untuk vaksin Covid-19. KPK menerjunkan 10 tim yang ditempatkan di Satgas Covid-19 untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengamankan anggaran senilai Rp54,44 triliun untuk pemenuhan vaksin Covid-19 secara gratis kepada masyarakat pada 2021. Dana itu berasal dari berbagai pos anggaran.